5 hours ago
3
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(Dok. MI/Usman Iskandar)
SURAT Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan harus ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengajar sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus aktivis Nurani '98 Ubedillah Badrun mengatakan, langkah itu diperlukan untuk menghindarkan Indonesia dari stagnasi di bidang politik, hukum, bahkan ekonomi.
Dalam diskusi bertajuk Menuju Pemakzulan Gibran: Sama ke Mana DPR Melangkah? yang digelar Formappi di Jakarta, Rabu (18/6), Ubedillah mengingatkan bahwa surat tersebut dikirim oleh komunitas yang serius dan dilengkapi oleh alasan yang kuat.
"DPR harus bersikap tegas, bahwa ini memang persoalan serius. Jadi setelah paripurna, dan paripurna memutuskan ini akan dibahas untuk pembentukan pansus, misalnya, melakukan penyelidikan, saya kira itu ada baiknya," terangnya.
"Tapi kalau itu tidak dilakukan DPR, maka pemerintah akan menghadapi proses yang akan sangat serius, dalam ranah politik, ekonomi, dan lain-lain," sambung Ubedillah.
Tanpa adanya penyelesaian, Ubedillah meyakini masalah Gibran bakal menjadi beban pemerintahan Prabowo sampai akhir masa jabatan pada 2029 atau bahkan 2034 jika Prabowo menjabat dua periode.
"Saya meyakini, kita akan stagnan kayak gini. Target pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan tercapai dengan pemerintahan yang membawa cacat bawaan," jelasnya. (H-3)
