KETUA Umum Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia Hasbullah Thabrany.(Dok. Antara)
KETUA Umum Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia Hasbullah Thabrany menilai untuk menangani kanker dibutuhkan dana yang lebih banyak. Dana tersebut untuk cakupan skrining yang lebih luas sehingga pasien kanker datang ke rumah sakit tidak dalam kondisi stadium lanjut.
"Cakupan skrining, deteksi dini, perbaikan akses diagnosis dan terapi di wilayah densitas penduduk rendah perlu didukung dana dan tenaga. Perbaikan diagnosis dan terapi harus melibatkan industri untuk menetapkan tarif yang lebih tepat. Namun tetap tidak memberatkan masyarakat," ujar Hasbullah dalam forum diskusi Denpasar 12, Rabu (1/10).
Selain itu perlu mempermudah lisensi penjualan alat, reagen, dan obat untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan empati pasien kanker.
"Peningkatan literasi masyarakat mengenai kanker, informasi cakupan JKN, informasi rujukan. Perlu antisipasi peningkatan paliatif dan home care dijamin JKN secara memadai," ujar dia.
Hasbullah menyarankan beberapa inovasi penuhi hak pasien kanker seperti peningkatan dana amanat JKN, penggunaan dana cukai rokok, subsidi pemerintah untuk pusat layanan kanker di daerah, hingga dialog dengan penderita kanker.
"Perlu dialog pembuat kebijakan dengan pasien/penyintas kanker, caregiver atau keluarga pasien, pemerhati kanker, industri, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya," katanya.
Selain itu perbaikan akses menekan angka kematian, bantuan transportasi oleh pemda dan crowdfunding, fasilitasi rumah singgah oleh pemda dan juga dari crowdfunding.
Di kesempatan yang sama Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan penyakit kanker menyerap klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp6,4 triliun pada tahun lalu. Oleh karena itu ia mendorong dibangunnya rumah sakit khusus kanker di daerah.
"Kita dorong minimal per pulau itu ada, jangan sampai dari Indonesia bagian timur jauh-jauh datang ke Jakarta. Bisa jadi obat dicover tapi biaya perjalanannya dan biaya hidupnya tidak dicover," pungkasnya. (H-3)
