Penambahan Wamen, Pengamat: Makin tidak Jelas Arah Indonesia

Presiden Prabowo Subianto bersiap memimpin upacara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025)(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Itu karena terus bertambahnya orang-orang yang duduk di dalam kabinet dan indikasi bagi-bagi jabatan yang dipandang kian kentara. 

Hal itu diungkapkan pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio dalam menanggapi keputusan presiden untuk menambah kursi wakil menteri di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. 

"Biar saja suka-suka presiden. Makin tidak jelas arah Indonesia ini," kata dia saat dihubungi, Rabu (8/10). 

Agus juga menanggapi perihal pelantikan orang-orang ke dalam Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Sementara selama ini sudah ada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden. 

Kendati pemerintah menyatakan komite merupakan pelaksanaan dari amanat Undang Undang mengenai otonomi khusus, Agus menilai itu hanya cara presiden membagi-bagi jabatan ke kroninya.

"(Itu) bagi-bagi jabatan ke kroni saja tanpa tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang jelas," tuturnya. 

Birokrasi Kelas Dunia

Dihubungi terpisah, Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro menyatakan, seharusnya pemerintah menyiapkan birokrasi kelas dunia yang memasuki model tata kelola 4.0. Model itu mengutamakan pola yang adaptif, efisien, dan people-centric governance, yakni yang mengacu pada kebutuhan publik. 

Dengan kriteria itu, reformasi birokrasi sejatinya menjadi keniscayaan. Dus, birokrasi seharusnya dibenahi agar efisien, efektif, dan profesional serta tidak partisan. "Internal birokrasi juga tidak boleh terfragmentasi karena tidak ramping. Rasionalisasi birokrasi sangat diperlukan agar kinerja birokrasi lebih terukur," kata Siti. 

"Termasuk merekrut wamen-wamen di setiap K/L, apakah ini sudah diperhitungkan secara serius, apa relevansi dan signifikansinya. Mengingat di setiap K/L sudah ada birokrat karier yang memiliki ahli di bidangnya," lanjutnya. 

Karenanya, apa yang dilakukan pemerintah jangan sampai menjadi bumerang. Alih-alih menerapkan gaung efisiensi, tetapi kabinet kian besar dan internal birokrasi makin terfragmentasi. (Mir/M-3)