2 hours ago
1
Siswa menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).(ANTARA/Livia Kristianti)
PEMERINTAH Provinsi (Pemporv) Jawa Barat (Jabar) telah mengambil langkah terkait kasus keracunan makan siswa dalam program santapan makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Garut dan Ciamis. Data sementara tercatat di Kabupaten Garut jumlah siswa yang keracunan berjumlah 569 siswa dan di Ciamis berjumlah 36 siswa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman kemarin menyatakan, Pemprov Jabar sudah menugaskan Dinas Kesehatan (Dinkes) mengidentifikasi penyebab keracunan melalui pemeriksaan laboratorium
untuk memastikan apakah keracunan itu disebabkan bakteri atau faktor lain.
“Kami sudah tugaskan Kadiskes untuk mengecek kenapa bisa terjadi seperti
itu, sehingga bisa teridentifikasi penyebabnya. Itu menjadi catatan agar berikutnya semua SPPG harus menjamin kesehatan, dengan uji lab yang ketat,” jelasnya.
Herman juga mengatakan, pihaknya sudah menugaskan Dinas Sosial (Dinsos) untuk koordinasi dengan kabupaten kota dan petugas Badan Gizi Nasional (BGN) serta SPPG agar manajemen pengelolaan dapur di lapangan bisa
optimal. Itu kan ada perencanaan pelaksanaan evaluasi harus manageable.
“Jadi itu yang akan kami perbaiki bersama, dari sisi kesehatan dan manajerial harus sehat, harus higienis dan pengelolaan harus manageable
sehingga berbagai ekses bisa diantisipasi dan pengelolaan ke depan bisa lebih baik,” tandasnya.
Menurut Herman, Pemprov Jabar juga akan menggelar konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas kronologi, SOP pelaksanaan karena MBG harus higienis dan perencanaan harus mantap. Jadi nanti yang akan disajikan itu apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan. Dan tentunya pelaksanaan pengolahan MBG di
lapangan perlu pengawasan lebih ketat karena hal ini merupakan program prioritas nasional.
"Ini program bagus tapi tentu tak ada gading yang tak retak. Ini harus dikawal dengan baik, program prioritas nasional. Kalaupun ada kejadian kami Pemprov Jabar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, kami ikut tanggung jawab, kami mohon maaf,” tandasnya.
Herman juga merasa prihatin dan penyesalan atas insiden tersebut, sehingga kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.
“Pemprov tentu prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan dimitigasi sehingga ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa,” sambungnya. (H-2)
