3 hours ago
1
Diskusi publik bertajuk Menjaga Satwa, Menata Tata Kelola Refleksi dan Arah Baru Bandung Zoo di Bandung, Jumat (24/10).(MI/BAYU ANGGORO)
PEMERINTAH Kota Bandung perlu untuk mendukung pembukaan kembali Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Hal ini mengingat keberadaannya berfungsi untuk konservasi satwa dan hayati yang berada di dalamnya.
Direktur Riset Indonesian Politics and Research Consulting, Tedy Nurzaman, menyarankan Pemerintah Kota Bandung membentuk tim transisi guna menengahi konflik yang terjadi di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.
Dia mengatakan, kehadiran negara dalam hal ini Pemkot Bandung sangat diperlukan untuk menangani persoalan yang terjadi di Bandung Zoo agar tidak berlarut-larut.
"Biarkan proses hukum yang ada tetap berjalan. Tapi peran Pemkot Bandung sangat diperlukan untuk memediasi konflik pengelolaan Kebun Binatang Bandung ini," ujarnya, dalam diskusi publik bertajuk Menjaga Satwa, Menata Tata Kelola Refleksi dan Arah Baru Bandung Zoo di Bandung, Jumat (24/10).
Hal ini harus diperhatikan mengingat operasional kebun binatang sudah berhenti cukup lama buntut penyegelan yang dilakukan polisi pada Agustus lalu terkait kisruh pengelolaan. Meski garis polisi atau police line telah dibuka oleh Polda Jawa Barat, dampak penyegelan masih cukup terasa.
"Dampaknya sangat banyak. Bukan hanya kepada masyarakat yang tidak bisa berkunjung, tapi juga yang paling penting adalah kegiatan konservasi, yang tentunya terganggu dengan adanya penutupan ini," ucap Tedy.
Oleh karena itu, dia memandang Pemkot Bandung harus bersikap di tengah mediasi yang saat ini tengah berjalan antar kedua belah pihak yang bersengketa. Mengambil sikap dalam artian operasional tetap berjalan, tanpa mengesampingkan konflik yang sedang berjalan.
"Salah satunya adalah dengan pembentukan tim transisi itu. Nah pembentukan tim transisi ini juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip netralitas dan kompetensi. Bukan pada kepentingan salah satu pihak. Yang paling penting adalah jangan sampai adanya tim transisi ini malah menimbulkan konflik baru," kata Tedy.
Langkah janggal
Sikap Pemkot Bandung yang dianggap masih abu-abu ini dibenarkan oleh Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I). Bahkan, menurut Koordinator FK3I Pusat, Dedi Kurniawan, langkah yang diambil Pemkot Bandung dalam persoalan ini cukup janggal.
Alih-alih menerjunkan ahli atau dinas yang berhubungan dengan konservasi atau lingkungan hidup, Pemkot malah menunjuk Badan Keuangan dan Aset Daerah guna menangani persoalan yang ada saat ini.
"Seharusnya Pemkot Bandung menjadi penengah dalam persoalan ini. Turunkan ahli atau Dinas Lingkungan Hidup, bukan BKAD, karena ini menyangkut konservasi dan lingkungan hayati," katanya.
Dedi menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung harus memahami bahwa keberadaan Kebun Binatang Bandung bukan sekadar tempat wisata, melainkan sebagai pusat konservasi hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya.
"Pertama, Kebun Binatang ini harus dilihat sebagai tempat konservasi, yang memiliki tugas untuk perlindungan dan pengawetan satwa dan hayati di dalamnya," kata dia.
Dengan adanya fungsi konservasi, menurutnya, tidaklah heran jika pengelola Bandung Zoo membutuhkan biaya agar satwa dan tumbuhan di dalamnya bisa terawat dengan baik.
"Betul ada pendapatan tiket dari pengelolaan itu. Tapi yang harus dilihat itu untuk perawatan hewan-hewan dan tumbuhan di dalamnya," kata dia.
Tak hanya itu, menurut Dedi, Pemerintah Kota Bandung pun harus melihat pemberdayaan masyarakat dalam hal ini tenaga kerja di Bandung Zoo. "Kalau sekarang ditutup operasionalnya, dari mana kebutuhan biaya untuk itu semua."
Maka dari itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Bandung harus mendukung dibukanya kembali Kebun Binatang Bandung karena pengelola Bandung Zoo memerlukan biaya agar fungsi konservasi bisa berjalan dengan baik.
"Kalau disegel seperti sekarang, ini menambah masalah. Bagaimana mau melindungi hewan-hewan di dalamnya. Begitu juga dengan pekerja-pekerjanya," kata dia.
Cabut segel
Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) M Ariodillah, menilai, YMT bagian tidak terpisahkan dari Kota Bandung. "Jadi kalau berbicara Pemkot Bandung, YMT ini anaknya. Idealnya ya seperti bapak mengurus anaknya."
Dia berharap Pemkot Bandung segera mencabut penyegelan Kebun Binatang Bandung. "Seandainya pun pemkot mengizinkan dibuka kembali, kami akan melakukan langkah-langkah adaptasi. Karena hewan-hewan ini sudah terlampau lama tidak berinteraksi dengan orang."
Upaya penghentian konservasi seiring ditutupnya operasional Bandung Zoo sangat disayangkan. Apalagi selain terus menjalankan konservasi hewan dan tumbuhan, saat ini pihaknya pun tetap membayar gaji seluruh karyawannya.
"Kami meminta pemerintah kota secepatnya bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak, yang berdasarkan nurani untuk mengembalikan fungsi konservasi," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya, meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan secara internal. Bila masih buntu, pihaknya mendorong Pemkot Bandung untuk turun tangan sebagai penengah.
"Langkahnya seperti apa? Kami serahkan ke Kang Farhan sebagai Wali Kota. Kami di DPRD sebagai pengawas dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Hanya saja, perlu diingat dalam birokrasi kan ada beberapa aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama juga. Jangan sampai langkah yang diambil melanggar peraturan serta perundang-undangan yang ada," katanya.
Terpenting, semangatnya harus sama yaitu kebersamaan. "Semangatnya harus sama yaitu persatuan dan kebersamaan. Jangan sampai ada bentrok seperti kemarin, jangan pula sampai ada yang dirugikan baik pihak satu maupun pihak lainnya. Karena bagaimanapun Kebun Binatang Bandung memiliki banyak manfaat dan berdampak positif di masyarakat," tandasnya.
