Bupati Kebumen Lilis Nuryani.(Dok. MI)
PEMKAB Kebumen, Jawa Tengah memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, hingga saat sekarang baru tiga SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Penekanan tersebut sejalan dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan sekaligus respons atas sejumlah kasus keracunan pangan yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Petanahan beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kebumen Iwan Danardono, menjelaskan bahwa salah satu jaminan utama keamanan dalam Program MBG adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur penyelenggara. “Salah satu jaminan keamanan dalam program MBG adalah adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tegasnya dalam kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Program MBG yang berlangsung di Pendopo Kabumian, Kamis (2/10).
Kewajiban ini diperkuat dengan SE Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bagi SPPG yang telah beroperasi, sertifikat wajib dimiliki paling lambat satu bulan sejak edaran diterbitkan. Sedangkan bagi SPPG baru, batas waktu yang diberikan adalah satu bulan sejak penetapan resmi.
Namun, dari data yang ada, saat ini baru tiga dapur SPPG di Kebumen yang memiliki SLHS, sementara lainnya belum. Menanggapi kasus keracunan pangan di Petanahan yang ditemukan mengandung bakteri, Kadinkes mengingatkan pentingnya disiplin dalam menjaga higienitas.
“Kami menjaga agar kejadian kemarin tidak terulang lagi. Tolong patuhi aturan, karena hasil laboratorium menunjukkan adanya bakteri,” ujarnya.
Ia mencontohkan, penggunaan sarung tangan (handscoon) yang benar harus dipatuhi. Tangan tidak boleh digunakan untuk aktivitas lain saat sedang menyiapkan makanan. Pelanggaran sederhana, seperti tidak memakai sarung tangan, masker, atau penutup kepala, terbukti berkorelasi dengan kontaminasi bakteri pada makanan.
“Tolong bapak ibu kepala dapur lebih ketat mengawasi, jangan ragu untuk cerewet demi keamanan pangan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga ahli gizi, yayasan mitra, hingga masyarakat.
Ia meminta SPPG benar-benar memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan yang mencakup 10 tahapan proses, mulai dari perencanaan dapur, pengolahan bahan, packaging, distribusi, hingga pencucian alat makan setelah digunakan.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya pemanfaatan produk pangan lokal untuk mendukung perekonomian daerah.
“Kami punya petani lokal yang menghasilkan kacang panjang, labu siam, putren, hingga jagung. Kami ingin tahu apakah produk ini bisa digunakan untuk program, agar UMKM di sini juga bisa berkembang,” ujarnya.
Acara pembinaan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) DIY Jateng Harsono Budi Waluyo, Sekda Edi Rianto, Asisten I R. Agung Pambudi, pimpinan OPD, Labkesda, Kemenag, Koordinator SPPG, 79 SPPG termasuk satu SPPI, serta 39 Ketua Yayasan mitra SPPG. (H-3)
