3 hours ago
1
Ilustrasi: Sejumlah pekerja mengemas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara(ANTARA FOTO/Andri Saputra)
KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengemukakan bahwa pihaknya berkomitmen mendistribusikan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendayagunakan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Bapak Menko Pangan telah menargetkan sebanyak 16 ribu Koperasi Merah Putih yang siap beroperasi dengan kepastian pendanaan dari Himbara untuk modal usahanya. Ini menjadi langkah nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Untuk itu, ke depannya beras SPHP juga harus dapat disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara masif. Dengan begitu, program prioritas Bapak Presiden pun saling connect dan melengkapi satu sama lain. Ini luar biasa," kata Arief dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (16/9).
Melansir data realisasi penjualan beras SPHP yang dihimpun Bapanas dari Perum Bulog, per Senin (15/9) realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 367,3 ribu ton. Capaian ini setara dengan 24,49% dari target selama setahun 1,5 juta ton.
Di sisi lain, realisasi penjualan beras SPHP melalui kanal KDKMP cukup meningkat pesat. Hal ini terbukti dari penjualan beras SPHP melalui KDKMP tercatat di angka 705 ton dengan cakupan 248 unit.
"Jadi kami di Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog terus berupaya mengisi sistem tata niaga yang ada. Mulai dari pasar rakyat, itu yang utama. Lalu bersama TNI dan Polri juga pemerintah daerah. Tak lupa ada BUMN dan KADIN juga. Ritel modern pun kami pastikan mulai terisi beras SPHP," jelas Arief.
Sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 224 Tahun 2025, terdapat tujuh kanal penyaluran yang dapat dijadikan mitra oleh Bulog. Pertama, pengecer di pasar rakyat. Lalu melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selanjutnya adalah pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM), BUMN melalui outlet BUMN, dan juga instansi pemerintah melalui koperasi atau outlet instansi pemerintah dan/atau GPM. Dapat pula melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog yang sudah diverifikasi. Terakhir, melalui swalayan/toko modern yang tidak melakukan penjualan secara grosir.
"Dengan masifnya beras SPHP ke pasar-pasar dan outlet yang mudah diakses masyarakat luas, pemerintah berharap strategi intervensi ini dapat memberi efek tekan bagi harga beras. Beras SPHP pun dapat dibeli dengan harga yang lebih rendah daripada beras umum. Ini bukti pemerintah hadir," bebernya.
Adapun dorongan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam konferensi pers, ia mendorong segenap pengurus Koperasi Merah Putih memanfaatkan fasilitas pinjaman modal usaha yang telah pemerintah berikan.
"Menteri Keuangan sudah menempatkan Rp 200 triliun di Himbara. Ini kami tunggu-tunggu. Oleh karena itu, saya kira (ini untuk) pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80 ribu menanti begitu lama, (bisa) siapkan dengan baik proposal sederhana ke perbankan terkait usaha yang saudara lakukan," terang Zulhas.
Zulhas juga menargetkan sebanyak 16 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi di September dan Oktober ini. (Fal/M-3)
