Pemerintah Diminta Buat Aplikasi Negara untuk Ojol

1 day ago 4
Pemerintah Diminta Buat Aplikasi Negara untuk Ojol Para pengemudi ojek online (ojol) membagikan bunga kepada polisi saat mengikuti Aksi Damai Ojol di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (02/9/2025).(MI/ Usman Iskandar)

MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintah membuat aplikasi negara untuk transportasi online atau ojol. Aplikasi itu merupakan salah satu sarana untuk mendukung terciptanya kesejahteraan pengemudi ojol.

"Jika aplikasi transportasi online dimiliki negara, memang keuntungan bukanlah target utama. Prioritas adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat. Jadi tujuan sosialnya lebih tercapai," beber Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, kepada Media Indonesia, Sabtu (13/9/2025).

Menurut dia, jika negara mengakui pengemudi ojol sebagai lapangan pekerjaan baru, semestinya negara membuat aplikasi sendiri, guna menyejahterakan warganya. Dengan adanya aplikasi ojol sendiri buatan negara, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen.

Keuntungan lainnya, menurutnya, Pemerintah RI memiliki aplikasi transportasi online sendiri dan dapat pendataan jumlah pengemudi transportasi daring, dapat lebih baik.

"Yang sekarang ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen," katanya. Selama ini, tambahnya, pemerintah lebih berfokus pada kepentingan perusahaan aplikator, bukan pada pengemudi.

Djoko mengungkapkan bahwa sejumlah negara Asia dan Eropa juga sudah membuat aplikasi sendiri untuk transportasi online. Kebijakan itu juga dapat mendukung sektor pariwisata.

Djoko pun menyebut Pemerintah Korea Selatan yang membuat aplikasi transportasi online yang tidak memerlukan nomer telepon atau akun setempat. Aplikasi Kakao T dan TABA itu memungkinkan pendaftaran dengan nomor telepon internasional.

Bahkan di Malaysia, kata Djoko, pengemudi online diakui sebagai pekerja dan pemerintah mengatur standar gaji minimum. “Artinya Malaysia fokus pada pengemudinya, makanya pengemudi di sana jarang demo,” pungkasnya. (M-1)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |