2 weeks ago
8
Mensesneg Prasetyo Hadi(ANTARA/Livia Kristianti)
PEMBENTUKAN Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama disebut sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi pesantren di Indonesia, baik dari sisi keamanan fisik maupun kualitas pendidikan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, rencana pembentukan Ditjen Pondok Pesantren berawal dari peristiwa yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo beberapa waktu lalu.
Dari kejadian tersebut, pemerintah menilai perlu adanya perhatian lebih terhadap pesantren, terutama terkait aspek keselamatan bangunan dan pembinaan pendidikan.
"Dari peristiwa itu, kita mendapatkan fakta bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren yang jumlahnya hari ini sekitar 42.000 di seluruh Indonesia," ujar Prasetyo di Jakarta, Rabu (22/10).
Presiden, kata Prasetyo, menaruh perhatian besar pada dua hal utama, yaitu keamanan fisik bangunan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk aspek keamanan, Kementerian PU akan melakukan asesmen teknis terhadap bangunan pesantren serta lembaga keagamaan lainnya, seperti masjid, gereja, dan rumah ibadah. Tujuannya ialah untuk memastikan seluruhnya memenuhi standar keamanan minimal. Sementara dalam hal pendidikan, presiden mendorong agar santri mendapatkan pembekalan ilmu yang lebih luas.
"Bapak Presiden menghendaki agar para santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tapi juga pengetahuan berbasis teknologi dan ekonomi, agar siap menghadapi masa depan," ungkap Prasetyo.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat fungsi pengawasan di pesantren, terutama dalam kegiatan di luar pendidikan. Salah satu langkah konkret adalah melatih santri agar memiliki keahlian dasar di bidang konstruksi dan teknik sipil. "Program ini sedang dijalankan oleh Kementerian PU. Harapannya, ketika ada pembangunan di pesantren, para santri bisa ikut terlibat dengan keilmuan yang memadai," jelas Prasetyo.
Terkait pembiayaan, Prasetyo menyebut skema pendanaan melalui APBN akan dihitung dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. "Kita akan inventarisasi dulu mana yang memungkinkan secara status dan kemampuan anggaran negara," tuturnya.
Pemerintah juga tengah memetakan pesantren yang akan menjadi prioritas dalam program ini. Selain itu, Prasetyo menegaskan, perhatian pemerintah terhadap santri juga mencakup aspek kesejahteraan, seperti pemenuhan gizi dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren.
Dia menerangkan, banyak pesantren yang telah berhasil mengembangkan ekonomi mandiri, dan kesuksesan tersebut diharapkan menjadi contoh bagi pesantren lainnya di seluruh Indonesia. "Banyak pondok yang sudah berhasil mengembangkan ekonomi sendiri. Itu menjadi role model yang ingin kita dorong di seluruh pesantren," pungkasnya.(M-2)
