Paket Kebijakan Pemerintah Perluas Lapangan Kerja dan Tekan Pengangguran

Ilustrasi(Antara)

Pemerintah resmi meluncurkan paket kebijakan 8+4+5 untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di semester II 2025 dan tahun 2026. Fokus utama paket ini adalah perluasan lapangan kerja, perlindungan daya beli masyarakat, serta penguatan sektor riil. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp16,23 triliun pada 2025, belum termasuk berbagai skema pembiayaan jangka menengah.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai kebijakan ini akan berdampak signifikan bagi pasar tenaga kerja. “Kombinasi stimulus tunai, insentif pajak, dan program padat karya akan menyerap jutaan pekerja baru di sektor perdesaan, informal, dan padat karya,” ujarnya dalam risetnya dikutip Selasa (16/9).

Pemerintah merilis delapan program utama. Di antaranya, program magang lulusan baru yang menargetkan 20 ribu fresh graduates dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan. Ada pula perluasan PPh 21 DTP bagi 552 ribu pekerja sektor pariwisata, bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat, diskon iuran JKK & JKM untuk 731 ribu pekerja transportasi online, dan padat karya tunai bagi 609 ribu orang selama September–Desember.

Pemerintah juga mempercepat deregulasi PP28 untuk OSS dan RDTR digital di 50 daerah tahun ini, serta menggarap program perumahan BPJS dengan relaksasi bunga KPR/KPA. Untuk DKI Jakarta, ada pilot project perkotaan senilai Rp2,7 triliun yang fokus pada peningkatan kualitas pemukiman dan dukungan ekonomi gig.

Empat program berlanjut ke tahun 2026. Di antaranya perpanjangan PPh final UMKM 0,5% hingga 2029, insentif PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dan padat karya, serta perluasan diskon iuran BPJS untuk 9,96 juta pekerja informal seperti petani dan nelayan.

“Insentif yang diperluas akan membantu menjaga daya beli rumah tangga dan mendukung sektor usaha padat karya tetap produktif,” kata Andry.

5 Paket Penciptaan Pekerjaan

Pemerintah juga merilis lima paket kebijakan khusus penyerapan tenaga kerja. Di antaranya program Koperasi Desa Merah Putih dengan target serapan 1,38 juta pekerja tahun ini, Kampung Nelayan Merah Putih dengan potensi 200 ribu pekerjaan, revitalisasi tambak pantura (168 ribu pekerja), modernisasi kapal nelayan (200 ribu pekerjaan), serta replanting 870 ribu hektare perkebunan rakyat yang diperkirakan membuka 1,6 juta lapangan kerja selama dua tahun.

Menurut Andry, fokus pada sektor perdesaan dan perikanan akan memperluas basis produktivitas nasional. “Ini bukan hanya soal mengurangi pengangguran, tetapi juga membangun fondasi kapasitas SDM dan memperkuat ketahanan pangan ke depan,” jelasnya.

Selain penciptaan kerja, stimulus diarahkan pada transformasi struktural di sektor perumahan, pangan, perikanan, dan perkebunan. Pemerintah menyiapkan plafon kredit perumahan Rp117 triliun untuk 320 ribu rumah, modernisasi 1.000 kapal perikanan senilai Rp48 triliun, dan pembangunan tambak udang terintegrasi 1.361 hektare.

Andry mengingatkan pentingnya menjaga ruang fiskal. “Ruang fiskal harus tetap terjaga agar pemerintah punya amunisi menghadapi ketidakpastian global. Namun outlook defisit diperkirakan tetap di bawah 3% PDB, sehingga risiko makro relatif terkendali,” pungkasnya. (E-3)