Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(MI/Insi Nantika Jelita)
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rincian harga asli sejumlah barang subsidi, mulai dari Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg), sebelum selisih harga ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (30/9).
Ada delapan jenis barang energi dan nonenergi yang mendapat subsidi dari pemerintah.
- Solar: Harga keekonomian Rp11.950 per liter, dijual Rp6.800 per liter. Selisih Rp5.150 (43 persen) ditanggung APBN. Nilai subsidi solar di 2024 mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan.
- Pertalite: Harga keekonomian Rp11.700 per liter, dijual Rp10.000 per liter. Disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen) dengan alokasi Rp56,1 triliun, dinikmati 157,4 juta kendaraan.
- Minyak tanah: Harga keekonomian Rp11.150 per liter, dijual Rp2.500 per liter. Disubsidi Rp8.650 (78 persen) dengan realisasi Rp4,5 triliun, memberi manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga.
- LPG 3 kg: Harga asli Rp42.750 per tabung, dijual Rp12.750. Disubsidi Rp30.000 (70 persen), menyedot anggaran Rp80,2 triliun dan digunakan 41,5 juta pelanggan.
- Listrik rumah tangga 900 VA: Tarif seharusnya Rp1.800 per kWh, dibayar Rp600. Pemerintah menanggung Rp1.200 (67 persen), dinikmati 40,3 juta pelanggan.
- Listrik rumah tangga 900 VA nonsubsidi: Mendapat kompensasi Rp400 per kWh (22 persen), menurunkan tarif dari Rp1.800 menjadi Rp1.400. Dimanfaatkan 50,6 juta pelanggan. Total subsidi sektor listrik mencapai Rp156,4 triliun pada 2024.
- Pupuk urea: Harga keekonomian Rp5.558 per kg, dijual Rp2.250. Subsidi Rp3.308 (59 persen).
- Pupuk NPK: Harga asli Rp10.791 per kg, dijual Rp2.300. Subsidi Rp8.491 (78 persen). Total subsidi pupuk 2024 mencapai Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk bagi petani.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” kata Purbaya. (Ant/P-4)
Berita Lainnya
-
Luhut Tanggapi Gaya Koboi Menkeu Purbaya
24/9/2025 17:28
Luhut Binsar Pandjaitan merespons gaya 'koboi' Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.
-
Menkeu Tegas Soal Peredaran Rokok Ilegal, Siap Sikat Oknum yang Terlibat
22/9/2025 21:22
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan membereskan permasalahan rokok ilegal.
-
Pemerintah Suntik Dana Rp200 Triliun ke Enam Bank
11/9/2025 18:55
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enam bank akan menerima penyaluran dana dari pemerintah dengan total Rp200 triliun.
-
Menkeu Purbaya Larang Sang Putra, Yudo Sadewa, Main Instagram setelah Unggahan soal Agen CIA
11/9/2025 01:19
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melarang putranya, Yudo Sadewa, bermain di media sosial Instagram (IG).
-
Ekonom Ingatkan Menkeu Baru Jangan Over-confidence
10/9/2025 17:54
Menkeu Purbaya diminta untuk segera melakukan pembenahan manajemen utang.
-
Selat Hormuz Terancam Ditutup, Subsidi BBM Bisa Tembus Rp500 Triliun
23/6/2025 12:53
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
-
Luhut: Mulai 2027, Skema BBM Subsidi Diganti Bantuan Langsung Tunai
20/2/2025 15:53
Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pemerintah bakal mengganti skema subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dari semula subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT) mulai 2027
-
Anggaran Rp434,3 Triliun dari APBN 2024 Dialokasikan Cuma Untuk Subsidi, Berikut Rinciannya!
06/1/2025 20:41
APBN 2024 mengalokasikan Rp434,3 triliun untuk subsidi BBM, listrik, LPG, dan pupuk. Subsidi ini menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat, termasuk solar, pertalite, dan pupuk petan
-
Ojol Masuk Kategori UMKM, Bahlil: Dapat Subsidi BBM
13/12/2024 21:02
Bahlil menjelaskan nantinya akan ada aturan khusus terkait subsidi BBM untuk ojol. Sebab, ojol menggunakan nomor polisi atau plat nomor hitam.
-
DPR Tekankan Pengawasan soal Subsidi BBM untuk Kendaraan Pelat Kuning
29/11/2024 18:37
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved
