MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.(Dok. MI)
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta penerbitan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) untuk ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipercepat. Ia menyebut, saat ini pihaknya telah berkoordinasi untuk pelaksanaannya.
"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada," kata Menkes Budi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10).
Nantinya sertifikat ini akan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) seluruh daerah. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses di tingkat daerah.
"Hari Senin kemarin saya sudah meeting dengan Pak Mendagri, seluruh kabupaten/kota, dinas kesehatannya, untuk menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan bahwa lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG. Data tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi sejak Januari hingga September 2025.
Dalam hal ini, BGN membagi tiga wilayah pemantauan MBG, yakni wilayah I di Pulau Sumatera, wilayah II di Pulau Jawa, dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.
"Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10).
Dadan merinci, berdasarkan data Januari hingga September 2025, Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling terdampak dari keracunan Program MBG.
"Kita lihat bahwa di wilayah I itu, tercatat mengalami gangguan percernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, kemudian wilayah III ada 1.003 orang," jelasnya. (H-3)
