1 day ago
8
Nepal melantik mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri sementara.(Media Sosial X)
NEPAL resmi melantik mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, 73, sebagai perdana menteri sementara. Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin negara Himalaya tersebut, setelah gelombang protes antikorupsi memaksa pemerintahan KP Sharma Oli mundur.
Pelantikan dilakukan dalam sebuah upacara singkat di Kathmandu. Hal itu menyusul kesepakatan antara Presiden Ram Chandra Poudel dan para pemimpin demonstrasi.
Gelombang protes bermula dari keputusan pemerintah yang melarang 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Meski larangan itu dicabut, aksi massa sudah terlanjur meluas menjadi gerakan antikorupsi. Kerusuhan yang terjadi menewaskan lebih dari 50 orang, sementara gedung parlemen dan sejumlah kantor pemerintah dibakar massa.
Parlemen kemudian dibubarkan, dan pemilu umum dijadwalkan pada 5 Maret 2026. Karki diperkirakan segera membentuk kabinet dalam beberapa hari ke depan.
Integritas
Karki dikenal berintegritas dan didukung oleh generasi muda, khususnya para mahasiswa yang memimpin gelombang protes. Tantangan utamanya adalah memulihkan keamanan, membangun kembali gedung-gedung pemerintahan yang rusak, serta meyakinkan publik bahwa transisi ini tidak akan menggoyahkan demokrasi muda Nepal.
Selain itu, pemerintah sementara juga dituntut untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan selama unjuk rasa.
Penunjukan Karki disebut sebagai hasil kompromi yang difasilitasi panglima militer Nepal. Para pendukung dari generasi muda menyambut gembira langkah ini, menyebutnya sebagai awal arah baru bagi politik Nepal.
Hakim
Sebelum menjabat perdana menteri sementara, Karki pernah memimpin Mahkamah Agung Nepal pada 2016. Kariernya sebagai hakim hingga pucuk tertinggi yudikatif didukung oleh sang suami, politisi Durga Subedi. Meski pernah menghadapi kontroversi, termasuk proses pemakzulan, Karki tetap dikenal sebagai sosok bersih dalam politik Nepal.
Saat ini, militer masih berjaga di jalanan Kathmandu untuk menjaga ketertiban, sementara warga baru bisa beraktivitas terbatas. Krisis ini dianggap sebagai gejolak politik terburuk Nepal dalam beberapa dekade terakhir. (BBC/Z-2)
