PRESIDEN Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.(Dok. Youtube PBB)
PRESIDEN Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menegaskan Hamas tidak akan mendapat tempat dalam pemerintahan Gaza setelah perang berakhir. Hal itu ia sampaikan dalam pidato yang disiarkan melalui konferensi video di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Kamis (25/9) waktu New York.
Abbas tak bisa menghadiri langsung sidang PBB lantaran visanya tak disetujui pemerintah Amerika Serikat.
Dalam pidato melalui konferensi video, Abbas mengutuk keras perang genosida yang dilakukan Israel serta kebijakan ekspansi permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Ia juga menyerukan gencatan senjata segera, akses penuh bantuan kemanusiaan melalui lembaga-lembaga PBB, pembebasan tawanan baik dari pihak Israel maupun Palestina, serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Abbas secara terbuka menolak kehadiran Hamas dalam struktur pemerintahan Gaza di masa depan. Menurutnya, Hamas bersama kelompok bersenjata lain harus menyerahkan persenjataan sebagai bagian dari proses pembangunan negara Palestina.
“Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan," ujarnya dikutip The Guardian.
Pernyataan itu sejalan dengan tuntutan Israel dan Amerika Serikat yang menekankan pascaperang Gaza, Hamas tidak boleh lagi terlibat dalam pemerintahan.
Meski demikian, Abbas mengakui saat ini Otoritas Palestina hanya mengelola Tepi Barat dan tidak secara langsung terlibat dalam perundingan gencatan senjata maupun perencanaan pascaperang Gaza.
Dalam pidatonya, Abbas juga kembali mengecam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Ia menyebut aksi yang menargetkan warga sipil dan penyanderaan tersebut tidak mewakili aspirasi rakyat Palestina.
“Meski rakyat kami telah menderita begitu banyak, kami menolak tindakan Hamas pada 7 Oktober. Tindakan itu tidak mencerminkan perjuangan adil rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” kata Abbas.
Abbas menegaskan Gaza merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara Palestina. Ia menyatakan kesediaan Otoritas Palestina untuk memikul tanggung jawab penuh atas pemerintahan maupun keamanan di wilayah tersebut.
“Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina dan kami siap memikul tanggung jawab penuh untuk mengatur dan menjamin keamanan di sana,” ujarnya.
Pidato Abbas disampaikan beberapa hari setelah sesi khusus yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi. Pada sesi tersebut, sejumlah negara Eropa secara resmi mengakui negara Palestina. (H-3)
