6 hours ago
4
Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk Menteri Pertahanan Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru.(Media Sosial X)
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron menunjuk Menteri Pertahanan Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru, setelah François Bayrou resmi mengundurkan diri. Bayrou, yang hanya sembilan bulan menjabat, lengser setelah gagal mewujudkan janji utamanya: menekan defisit negara yang terus membengkak.
Lecornu, 39, kini memikul tugas besar: mencari konsensus di parlemen yang terbelah serta memastikan anggaran 2026 bisa disahkan. Tugas ini semakin berat karena gelombang protes nasional sudah dijadwalkan pada Rabu (10/9), disusul aksi mogok massal serikat pekerja pada 18 September.
Istana Élysée menyatakan, Macron menugaskan Lecornu untuk berkonsultasi dengan semua kekuatan politik di parlemen. Konsultasi itu guna mencapai kesepakatan, khususnya terkait rancangan anggaran negara.
Akar Krisis Politik
Gejolak ini berawal dari langkah berisiko Macron tahun lalu ketika ia menggelar pemilu sela setelah partai sayap kanan National Rally (RN) meraih kemenangan besar dalam pemilu Eropa 2024. Alih-alih memperkuat posisinya, keputusan itu justru membuat blok sentris Macron kehilangan banyak kursi, sehingga Majelis Nasional terpecah antara kekuatan sayap kiri dan kanan.
Prancis, yang sejak 1958 dikenal stabil berkat sistem presidensial kuat ciptaan Charles de Gaulle, kini kembali menghadapi kebuntuan politik. Macron, yang terpilih pada 2017 tanpa dukungan partai tradisional, kian kesulitan mengendalikan parlemen. Selama dua tahun terakhir, ia bahkan kerap menggunakan Pasal 49.3 konstitusi untuk meloloskan undang-undang tanpa pemungutan suara, langkah yang memicu kemarahan oposisi dan publik.
Tantangan untuk Lecornu
Sebagai politikus yang dikenal tahan banting dan satu-satunya menteri yang bertahan sejak awal pemerintahan Macron, Lecornu dipilih dengan harapan bisa menegosiasikan kompromi, terutama dengan Partai Sosialis. Namun peluang itu tipis. Sosialis menuntut pajak lebih tinggi bagi kaum kaya serta pembatalan pemotongan pajak bisnis, kebijakan yang ditolak keras oleh kubu kanan.
Kendati demikian, baik kubu kiri maupun kanan sama-sama enggan mengikuti dorongan Marine Le Pen untuk menggelar pemilu baru, karena berisiko kehilangan kursi. Situasi ini memberi sedikit ruang bagi Lecornu untuk bermanuver, meski dengan konsesi berat.
Ketidakpastian dan Tekanan Jalanan
Di luar politik, krisis ekonomi menambah tekanan. Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis kini lebih tinggi dibanding Spanyol, Portugal, dan Yunani, negara-negara yang dulu menjadi episentrum krisis utang zona euro. Ancaman penurunan peringkat utang pada pekan ini bisa semakin memperburuk posisi Prancis di mata investor.
Sementara itu, ketidakpuasan rakyat terus meluas. Survei terbaru menunjukkan jika pemilu digelar hari ini, RN diprediksi keluar sebagai pemenang, disusul kubu kiri, sementara blok sentris Macron terpuruk di posisi ketiga.
Demonstrasi besar bertajuk “Bloquons tout” (Mari blokir segalanya) akan digelar Rabu, dengan rencana aksi blokade jalan dan desakan menghentikan kebijakan penghematan. Serikat pekerja juga sudah menyiapkan gelombang mogok lanjutan pada 18 September, termasuk di rumah sakit dan layanan kereta.
Dominique Moïsi, analis senior Institut Montaigne, menggambarkan situasi ini sebagai kebuntuan terdalam sejak Republik Kelima berdiri. “Prancis kini dipenuhi frustrasi, kemarahan, dan kebencian terhadap elite. Kita berada dalam transisi menuju sistem baru, tapi belum ada yang bisa membayangkan bentuknya,” ujarnya. (CNN/Z-2)
