Percepatan Pengadaan Pangan lewat Katalog V6(Dok. Humas LKPP)
REALISASI belanja pemerintah di sektor pangan tahun 2025 masih rendah. Dari total pagu Rp54 triliun, hingga September baru Rp15 triliun atau 27% yang terserap.
Kondisi ini menjadi perhatian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menilai tanpa inovasi digital, percepatan belanja pangan sulit dilakukan.
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menegaskan pengadaan harus dilihat sebagai instrumen kebijakan, bukan sekadar urusan administratif.
“Inovasi pengadaan harus terus dilakukan agar sistem lebih adaptif, efektif, dan efisien. Pengadaan adalah alat strategis untuk mendukung prioritas nasional, bukan sekadar prosedur birokrasi,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, kata dia, LKPP mendorong percepatan pengadaan melalui Gerakan Akselerasi Pengadaan Pangan Inovatif melalui e-Katalog Versi 6 (GAPAI Katalog V6). Program ini difokuskan pada digitalisasi proses pengadaan dari hulu hingga hilir dengan target mempercepat serapan anggaran sekaligus memperluas partisipasi pelaku usaha kecil.
Industri pangan merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai industri ini mencapai Rp981 triliun pada 2024 dan menyumbang 6,61% terhadap PDB nasional. Kontribusi besar itu membuat belanja pemerintah di sektor pangan dipandang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan.
Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menyebutkan ada dua sasaran utama Katalog V6. Pertama, integrasi penuh dengan sistem pembayaran agar e-Katalog V5 dapat ditutup pada Oktober 2025. Kedua, konsolidasi sektor pangan agar belanja pemerintah lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Dalam jangka pendek, sampai Oktober, kami fokus mempercepat pengembangan e-Katalog V6 yang sudah terintegrasi dengan pembayaran. Ini penting agar proses belanja pemerintah di sektor pangan tidak lagi terhambat,” kata Patria.
UMKM dan Lokapasar
Keterlibatan UMKM menjadi fokus lain dari GAPAI Katalog V6. LKPP menilai tanpa partisipasi pelaku usaha kecil, digitalisasi pengadaan tidak akan memberi dampak signifikan. Karena itu, lokapasar mitra dijadikan saluran untuk mempercepat onboarding UMKM ke dalam sistem katalog.
Mbizmarket, salah satu mitra terbesar LKPP, saat ini menaungi lebih dari 50 ribu UMKM. Dari transaksi yang tercatat, 56 persen berasal dari kategori makanan dan minuman.
CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyato Riyadi Hermawan, mengatakan pihaknya siap memperkuat dukungan terhadap program ini.
“Kami berkomitmen mendukung penuh GAPAI Katalog V6. Dengan lokapasar, UMKM bisa lebih cepat masuk ke sistem belanja pemerintah yang transparan dan terukur,” ujarnya.
Program GAPAI Katalog V6 juga menjadi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang penguatan sistem katalog elektronik. Ada empat prioritas yang dijalankan, yakni penguatan regulasi, penguatan infrastruktur digital, peningkatan adopsi teknologi bagi pelaku usaha, dan konsolidasi sektor pangan melalui perluasan transaksi. (Z-10)
