17 hours ago
5
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Putra Nababan(MI/Ramdani)
KOMISI VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk meningkatkan kualitas berita yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama ketiga lembaga penyiaran publik tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9) lalu. Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menegaskan bahwa media pemerintah seharusnya menjadi corong suara rakyat, bukan sekadar alat penyampai informasi dari pemerintah atau DPR.
Putra menyoroti minimnya pemberitaan terkait aksi-aksi demonstrasi dan keresahan masyarakat yang belakangan marak terjadi.
"Beberapa hari terakhir ini, terutama dari antara RRI dan TVRI, kalau kita lihat bagaimana aspirasi masyarakat yang ada sekarang itu justru tidak disuarakan dari media yang Bapak, Ibu kelola gitu ya. Suara masyarakat justru dikelola dan disampaikan oleh media media mereka sendiri bukan disuarakan melalui media-media pemerintah yang padahal anggarannya dari APBN" kata Putra Nababan dalam keterangan yang diterima, Senin (8/9).
Ia menegaskan bahwa ketiga media tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga sudah seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik, termasuk dalam hal menyampaikan aspirasi rakyat.
"Jadi bukan hanya sekedar memberitakan pernyataan pemerintah atau DPR, tapi juga memberitakan keresahan dan kesulitan yang dialami masyarakat, " ujarnya
Putra mendorong ketiga media pemerintah tersebut untuk mengubah posisi mereka, dari sekadar ‘corong’ pemerintah menjadi media yang benar-benar menjalankan fungsi jurnalistik: menjadi mata, telinga, dan suara masyarakat.
"Nah, ini juga menurut saya positioning pimpinan positioning yang harus diambil dari lembaga-lembaga berita ini. Mereka bukan sebagai hanya toanya pemerintah, toanya DPR, hanya kerjanya meliput anggota dewan supaya diberitakan, bukan. Tapi betul-betul menjadi mata dan telinga dan suara masyarakat. berani memberitakan tentang kenaikan harga cabe, kenaikan harga beras, minyak, dan lain harus berani kan punya kontributor kan punya koresponden. Ini anggarannya besar loh, stasiun daerah aja 708 miliar," jelasnya. (P-4)
