Legislator Kepri Desak Pemerintah Hapus Pajak Pengiriman Produk UMKM

Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, dan pelaku UMKM.(MI/Hendri Kremer)

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, mendesak pemerintah untuk lebih berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, salah satu langkah mendesak adalah penghapusan pajak pengiriman produk UMKM ke luar daerah.

Dia menilai beban pajak justru membuat produk lokal sulit bersaing, baik di pasar nasional maupun internasional. “Ongkos kirim ke luar Kepri dikenakan pajak. Ini tentu memberatkan para pelaku UMKM. Saya kira perlu ada diskresi khusus untuk produk yang dibuat di Kepri, bukan impor,” katanya, Minggu (7/9).

Anggota DPRD Kepri dua periode itu meyakini, penghapusan pajak akan meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat posisi UMKM di tengah gempuran produk luar.

Selain itu, dia juga menyoroti perlunya pendampingan bagi UMKM yang ingin merambah pasar ekspor. Ia menyebut prosedur ekspor yang rumit sering menjadi hambatan utama, terutama bagi pelaku usaha baru.

“Pelaku UMKM juga mengeluhkan persyaratan ekspor yang berbelit. Saya minta Pemda memberikan pendampingan, apalagi bagi UMKM yang baru merintis usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data, UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Para pelaku UMKM tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka ujung tombak dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menyerap tenaga kerja,” tegasnya.

Untuk itu, Wahyu mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal memprioritaskan penggunaan produk UMKM lokal dalam berbagai kegiatan resmi, seperti snack box, goodie bag, hingga parsel.

Tak hanya itu, ia juga meminta Bank Riau Kepri Syariah bersama Dinas Koperasi dan UKM Kepri lebih gencar mensosialisasikan program pinjaman tanpa bunga yang digagas Gubernur Ansar Ahmad. “Program ini sangat bagus, tapi masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahuinya,” ucapnya.

Dia menambahkan, kombinasi kebijakan fiskal, pendampingan ekspor, serta kemudahan akses pembiayaan diyakini akan membuat UMKM Kepri semakin kompetitif dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. (E-2)