Legislator Dorong Pemprov Percepat Program KTV dan Hunian Layak untuk MBR

Hunian layak untuk MBR di Jakarta jadi prioritas.(MI)

DPRD DKI Jakarta menegaskan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menjadi prioritas utama dalam Raperda APBD 2026.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Perindo, Desie Christyana Sari, menilai Pemprov DKI tak boleh lagi menunda kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

“Tingkat kepemilikan rumah di Jakarta hanya 56,6% (BPS 2023), terendah secara nasional. Meski sudah membangun 33.800 unit Rusunawa, angka itu jelas jauh dari cukup,” ujarnya dalam rapat paripurna, Rabu (10/9).

Desie mendorong percepatan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) dan pembukaan skema kemitraan dengan BUMD, BUMN, serta sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor dianggap krusial untuk menambah pasokan hunian terjangkau.

“Dengan perencanaan matang dan tata kelola anggaran akuntabel, RAPBD 2026 harus menjawab kebutuhan mendesak MBR sekaligus memperbaiki kualitas permukiman Jakarta. Hunian layak adalah fondasi kesejahteraan, dan itu wajib diwujudkan tanpa kompromi.”

Ia juga menekankan pentingnya mengevaluasi aturan masa tinggal agar lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi warga, sehingga hunian rakyat tidak berubah menjadi beban baru bagi MBR. Selain pembangunan, aspek pemeliharaan fasilitas rusun, mulai dari sanitasi, air bersih, hingga ruang komunal, tak boleh diabaikan.

Menurutnya, rumah susun harus diposisikan bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan keluarga, di mana tersedia pelatihan keterampilan, pembinaan UMKM, dan layanan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni.

“Rusun bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang tumbuh bagi warga,” pungkas Desie. (Z-10)