1 day ago
2
Ilustrasi(Antara)
Kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diyakini mampu memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat dari pedesaan. Pasalnya, Kopdes Merah Putih dirancang tidak semata untuk memperluas jumlah koperasi, tetapi juga menjadikannya sebagai pusat penggerak ekonomi desa berbasis gotong royong.
"Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi lokomotif kedaulatan ekonomi rakyat dari pedesaan dengan output yang kami harapkan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penguatan ketahanan pangan, dan kemandirian desa," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi kepada Media Indonesia, Jumat (9/5).
Dia menerangkan program Kopdes Merah Putih memiliki tiga pendekatan utama, yakni pembentukan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, pengembangan koperasi aktif melalui diversifikasi usaha, serta revitalisasi koperasi tidak aktif. Menurut Zabadi, langkah ini akan memperluas jangkauan ekonomi gotong royong di tingkat akar rumput. Koperasi juga akan difungsikan sebagai pusat ekonomi baru desa dengan unit-unit usaha strategis seperti simpan pinjam, logistik, dan agribisnis. Itu akan diiringi dengan prinsip gotong royong yang sejatinya melekat pada koperasi
"Melalui musyawarah desa, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, dan kepemilikan bersama, koperasi bekerja di atas azas gotong royong atau kerja kolektif," terangnya.
Guna mendukung strategi tersebut, kementerian akan menyelenggarakan program pelatihan SDM koperasi, digitalisasi koperasi melalui pengembangan sistem informasi manajemen, serta fasilitasi akses pembiayaan dengan LPDB dan kerja sama antarkoperasi maupun dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).
"Mengingat program ini merupakan prioritas Presiden, sebagaimana tertuang pada Inpres No. 9 Tahun 2025, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan dilakukan secara intensif," kata Zabadi.
Keterlibatan sektor swasta, kampus, dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dari ekosistem yang ingin dibangun. Di sisi lain, Zabadi tidak menutup mata terhadap tantangan implementasi program ini. Ia menyebut rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif, serta persepsi negatif terhadap koperasi sebagai hambatan utama.
"Banyak masyarakat desa belum memahami manfaat koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong," terangnya.
Tantangan lain yang mencuat adalah keterbatasan literasi teknologi, perbedaan karakteristik desa, hingga risiko elite capture dan potensi penyalahgunaan dana koperasi. "Koperasi dianggap kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi, banyak koperasi masih mengandalkan sistem manual dalam administrasi, pemasaran, dan transaksi," jelas Zabadi.
Kementerian Koperasi juga mengidentifikasi lemahnya kapasitas manajerial SDM koperasi di desa sebagai kendala. Hal ini membuat tata kelola tidak profesional dan berisiko menimbulkan fraud. Karena itu, pendekatan pengembangan koperasi akan disesuaikan dengan potensi lokal dan memperkuat akuntabilitas serta tata kelola koperasi.
Selain Kopdes Merah Putih, Zabadi juga menyoroti sektor-sektor prioritas yang sedang didorong seperti agribisnis, logistik, kesehatan, dan simpan pinjam. "Kami mendorong koperasi untuk naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai pasok produksi, distribusi, hingga ekspor," tuturnya.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, Kementerian Koperasi berharap koperasi tidak hanya menjadi simbol ekonomi kerakyatan, tetapi benar-benar menjelma sebagai kekuatan ekonomi desa yang mampu mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945. (E-3)
