1 day ago
10
Presiden Prabowo Subianto .(AFP)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menjaga dan menegakkan supremasi sipil dalam tata kelola negara perlu diapresiasi. Ia mengatakan komitmen tersebut mesti didukung semua elemen bangsa.
"Komitmen Presiden Prabowo itu melegakan dan layak diapresiasi. Sebab, komitmen dan menjunjung tinggi supremasi sipil yang dinyatakan Presiden Prabowo merupakan jaminan bahwa kekuasaan tetap berada ditangan pemimpin sipil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang jujur, adil, dan terbuka," kata Jamiluddin melalui keterangannya, Sabtu (13/9).
Jamiluddin mengatakan melalui supremasi sipil tidak ada peralihan kepemimpinan melalui kudeta. Peralihan kepemimpinan hanya diakui melalui pemilu yang demokratis.
Ia mengatakan supremasi sipil juga menjadi prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedudukan rakyat di atas semua kekuasaan yang dilegalkan dalam suatu negara yang menganut demokrasi.
"Jadi, supremasi sipil dapat berlangsung bila institusi sipil, terutama pemerintah yang dipilih secara demokratis memiliki kontrol penuh atas militer dan kebijakan pertahanan negara. Di sini militer hanya berfungsi sebagai alat negara yang tunduk pada otoritas sipil dan tidak memiliki otonomi mengambil keputusan politik," katanya.
Jamiluddin mengatakan supremasi sipil di negara demokrasi menempatkan militer sebagai alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara dari ancaman luar dan dalam negeri. Untuk itu, militer tunduk dan patuh pada kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.
"Jadi, supremasi sipil tidak membolehkan militer masuk ke rana sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Militer hanya berperan dalam pertahanan dan keamanan. Karena itu, komitmen Presiden Prabowo untuk menjunjung tinggi supremasi sipil seharusnya mendapat dukungan semua elemen bangsa. Sebab, komitmen Prabowo itu sama saja melanggengkan demokrasi di tanah air. Hal ini juga yang diamanatkan konstitusi dan reformasi yang didengungkan pada 1998," katanya.
Sebelumnya, eks Menteri Agama sekaligus tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim Saifuddin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Lukman mengatakan Prabowo berkali-kali menegaskan komitmen untuk menegakkan supremasi sipil.
"Itu salah satu poin yang kami sampaikan bahwa supremasi sipil harus ditegakkan dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu. Bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil," kata Lukman usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Faj/P-2)
