
KOMISI B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak gerakan pangan murah bagi masyarakat. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bersinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan. Dengan demikian, itu menjadi instrumen pengendalian inflasi di Jakarta dengan pangan terjangkau
“Ke depannya Dinas KPKP dan BUMD bersinergi untuk membuat gerakan pangan murah atau bazar pangan murah di masyarakat,” kata Nova melalui keterangannya, Rabu (17/9).
Ia juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan segera menindaklanjuti aduan yang diterima pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Jakarta terkait kelangkaan beras di sejumlah retail.
BUMD terkait ketahanan pangan seperti, PT. Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya Informasi kelangkaan pangan diperoleh langsung dari masyarakat. Pasokan di pasar terbatas.
“Yang sudah kita dapati informasi dari masyarakat ada kelangkaan stok beras di beberapa retail,” kata dia.
Nova mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan ketersediaan stok pangan pokok tetap aman. Terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga momentum natal dan tahun baru (Nataru).
Terutama stok komoditas penting seperti beras, daging, gula, dan minyak terus dipantau agar distribusinya berjalan lancar.
“Bagaimana stok pangan, stok daging, gula minyak itu benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta,” tutur Nova.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok menjelaskan, kebutuhan beras harian untuk Jakarta 2.600 ton.
Sementara kebutuhan untuk dua bulan ke depan, September sampai Oktober 156.745 ton. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog, Food Station, Pasar Induk Beras Cipinang, Distributor, Pasar atau Pedagang, Pasar Modern ketersediaan selama dua bulan ke depan 303.297 ton.
“Jadi memang boleh dikatakan cukup untuk beras,” tukas dia. (H-4)