ilustrasi.(dok.MI)
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda angkat bicara terkait polemik Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang sempat menghentikan truk asal Aceh berpelat BL dan meminta diganti menjadi pelat BK.
Menurut Rifqinizamy, langkah tersebut merupakan hal lumrah yang juga terjadi di banyak daerah. Pasalnya, pemerintah daerah sedang berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Fenomena ini kan sebetulnya ada di banyak tempat. Dikarenakan apa, Daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerahnya,” ujar Rifqinizamy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
Legislator Nasdem itu menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan provinsi. Karena itu, secara administratif kendaraan harus menggunakan nomor polisi setempat agar pembayaran pajak masuk ke kas daerah. “Jadi, menurut pandangan saya itu hal yang normal sebetulnya,” ujarnya.
Meski begitu, Rifqinizamy menilai ke depan perlu ada regulasi yang lebih proporsional agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Selama ini kan pusat menganggap ini murni kemudian menjadi domainnya daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, beredar video Bobby Nasution menghentikan truk berpelat BL asal Aceh di Kabupaten Langkat, Sumut, Sabtu (27/9). Dalam video itu, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib menjelaskan kepada sopir bahwa pelat BL harus diganti BK supaya pajak kendaraan masuk ke kas Sumut. Tak lama kemudian, Bobby juga mendatangi sopir tersebut. “Biar bosmu tahu, kalau enggak nanti bosmu enggak tahu,” kata Bobby.
Bobby menegaskan bahwa mulai 2026, Pemprov Sumut akan mewajibkan kendaraan operasional perusahaan menggunakan pelat sesuai domisili dan wilayah operasinya. (Cah/P-3)
