Ketua DPD RI: Pidato Prabowo di PBB Cerminkan Diplomasi Pancasila

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, di General Assembly Hall Markas Besar PBB, New York, AS, Rabu (24/9) dini hari WIB.(AFP/ANGELA WEISS)

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB di New York. Menurutnya, pidato tersebut menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekaligus mengokohkan posisi Indonesia sebagai pelopor diplomasi global yang mengedepankan perdamaian.

“Aktif dalam upaya perdamaian dunia adalah perintah konstitusi Republik Indonesia. Kita patut bangga Presiden Prabowo berhasil mempertahankan prinsip diplomasi Indonesia yang menyerukan perdamaian dunia dengan sikap saling mengakui eksistensi dan kedaulatan setiap bangsa,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9).

Sultan menekankan bahwa rekomendasi two-state solution yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan tujuan utama perdamaian di kawasan Timur Tengah dan harus diterima oleh semua pihak.

“Rekomendasi two-state solution adalah jalan paling rasional dan adil. Menghapuskan penjajahan adalah sikap konstitusional Indonesia, namun mengakui kedaulatan dan eksistensi Israel sebagai sebuah negara tentu harus dibayar dengan pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina,” kata Sultan.

Sultan menambahkan, sikap ini menunjukkan keseimbangan diplomasi Indonesia, yakni menolak segala bentuk penjajahan sekaligus mengedepankan keadilan dan perdamaian global. Lebih lanjut, Sultan menyebut pidato tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Namun, yang lebih penting ialah misi memperkuat peran Indonesia di dunia internasional sebagai penopang perdamaian global yang berkeadilan.

“Pidato Presiden mencerminkan visi Asta Cita yang menempatkan Indonesia bukan hanya besar secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara moral dalam memperjuangkan keadilan global,” jelas Sultan.

Sultan juga menegaskan bahwa sikap Indonesia di forum dunia merupakan implementasi Pancasila, khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Menurut Sultan, pidato tersebut sekaligus menghidupkan kembali garis besar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa.

Di tengah memanasnya ketegangan geopolitik global dan menguatnya polarisasi blok-blok kekuatan dunia, Sultan menilai pidato Presiden Prabowo justru menegaskan pentingnya peran negara-negara penengah (middle-power) seperti Indonesia. Situasi dunia saat ini, yang ditandai dengan konflik bersenjata yang belum terselesaikan, persaingan teknologi dan ekonomi yang ketat, serta melemahnya kepercayaan terhadap multilateralisme, memerlukan pendekatan yang bijaksana dan berprinsip.

“Dalam iklim internasional yang penuh dengan ketidakpastian dan retorika konfrontatif, suara Indonesia yang menyerukan dua negara solusi untuk Palestina dan perdamaian melalui diplomasi adalah penyejuk sekaligus pengingat bagi komunitas global. Kita menyaksikan bagaimana konflik di satu kawasan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan global, termasuk memicu krisis pangan dan energi. Oleh karena itu, komitmen Indonesia untuk tidak memihak pada blok tertentu, namun aktif membangun jembatan dialog, menjadi semakin krusial,” papar Sultan.

Sultan juga melihat bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak bisa dipisahkan dari upaya lebih luas membangun tatanan dunia yang lebih adil dan menghormati hukum internasional. Dia menegaskan bahwa konsistensi Indonesia dalam isu Palestina merupakan bagian dari perjuangan melawan politik double standard yang masih sering terjadi dalam hubungan internasional.

“Prinsip kita jelas: penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan penolakan terhadap aneksasi oleh kekuatan mana pun harus ditegakkan tanpa terkecuali. Stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan dunia secara keseluruhan bergantung pada kepatuhan kolektif terhadap prinsip-prinsip ini. Kepemimpinan Indonesia di forum-forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan G20 harus terus digunakan untuk menyuarakan hal ini,” tegas Sultan.

“Pidato Presiden Prabowo adalah bukti bahwa Pancasila bukan hanya ideologi domestik, tetapi juga panduan moral bangsa dalam politik luar negeri. Indonesia akan selalu berdiri di garda depan membela kemanusiaan dan perdamaian,” kata Sultan. (P-4)