Siswa menunjukan menu makanan bergizi gratis saat pelaksanaan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Purwodiningratan Solo,(ANTARA FOTO/Maulana Surya)
ANGGOTA DPR RI Dapil Jawa Barat IX Ateng Sutisna menyoroti kasus keracunan massal yang kembali terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumedang, Jawa Barat. Ia menegaskan, insiden ini akan terus berulang jika akar masalah pendirian dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit operasional untuk mendukung dan melaksanakan program MBG tidak segera dibenahi.
“Ini bukan sekadar soal makanan basi atau alergen. Kejadian ini akan terus berulang dan berulang selama pendirian SPPG dibiarkan penuh praktik mafia, mulai dari penentuan titik lokasi sampai berdirinya dapur SPPG,” kata Ateng, melalui keterangannya, Rabu (1/10).
Menurut Ateng, klaim bahwa program MBG benar-benar gratis adalah ilusi. Faktanya, kata ia, sejak tahap awal sudah ada biaya besar yang keluar. Kondisi ini membuat banyak pengelola SPPG akhirnya mencari cara untuk menutup ongkos, salah satunya dengan menurunkan kualitas makanan yang seharusnya tidak perlu terjadi.
“Kenyataannya tidak gratis. Uang sudah keluar sejak awal, dan akibatnya kualitas makanan yang sampai ke anak-anak dikorbankan. Ini sangat berbahaya karena menyangkut kesehatan,” ujarnya.
Ateng meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah pusat dan daerah segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola SPPG, termasuk mengusut potensi mafia anggaran yang bermain di dalamnya.
“Jangan sampai program mulia seperti MBG berubah jadi ladang bisnis kotor. Mafia ini harus dibongkar, diproses hukum, dan disingkirkan dari program yang seharusnya untuk rakyat,” tambahnya.
Ia menegaskan, kasus ini harus dijadikan peringatan keras bagi pemerintah agar tidak menutup mata terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
“Ini soal integritas program. Kalau pemerintah tidak berani memberantas mafia SPPG, maka kasus keracunan seperti ini akan terus menelan korban di daerah-daerah lain,” pungkasnya. (M-3)
