5 hours ago
2
Ilustrasi.(Dok.MI)
PENGAMAT ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mendorong pemerintah melakukan audit mutu bahan bakar minyak (BBM) Pertamina secara menyeluruh menyusul laporan dugaan pertalite BBM campur air di sejumlah SPBU di Jawa Timur.
“Sangat perlu dilakukan audit mutu terhadap BBM Pertamina,” tegas Yayan kepada Media Indonesia, Kamis (30/10).
Ia menilai kasus dugaan BBM tercampur air tersebut mencerminkan lemahnya kontrol internal Pertamina. Menurutnya, sejak mencuatnya kasus korupsi oplosan BBM pada Maret lalu, seharusnya due diligence quality atau uji tuntas kualitas menjadi prioritas utama. Hal ini untuk memperbaiki citra, tata kelola, dan kualitas layanan perusahaan, terutama terhadap produk BBM Pertamina seperti Pertalite.
Kendati selama ini Pertamina memang telah melakukan uji mutu tahunan di seluruh rantai distribusi, mulai dari terminal BBM hingga SPBU, namun, Yayan menilai pengawasan tersebut kini tampak longgar.
"Hal ini perlu diperkuat dengan transformasi sistem menuju Digital Public Infrastructure (DPI) guna memastikan transparansi dan akurasi data kualitas BBM di lapangan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Yayan menegaskan seharusnya pemerintah memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti bermasalah, bahkan sampai pada tahap suspensi atau penghentian sementara operasional agar ada pembinaan dan peningkatan pelayanan. Pasalnya, dugaan BBM pertalite tercampur air membuat konsumen rugi.
“Kualitas produk seperti pertalite akan berkurang jika tercampur air. Dalam jangka panjang hal ini dapat merusak mesin kendaraan dan menimbulkan korosi,” pungkasnya.
Dihubungi terpisah, ekonom senior Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai insiden tersebut tak bisa dianggap sepele, meskipun Pertamina mengklaim hasil uji laboratorium menunjukkan produk aman.
Menurutnya, keluhan massal dari masyarakat menunjukkan adanya masalah serius dalam rantai distribusi atau pengelolaan di SPBU. Ratusan kendaraan, terutama sepeda motor, dilaporkan mogok akibat mesin brebet setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU.
“Memang kemungkinan penyebabnya bisa terjadi di tingkat distribusi atau di SPBU yang terkontaminasi air hujan, atau bahkan ada unsur oknum yang sengaja mengoplos,” tuding Ishak.
Ishak menegaskan, penindakan tegas seperti sidak dan sanksi terhadap SPBU yang terbukti melanggar belum cukup. Ia mendorong pemerintah dan Pertamina untuk segera membentuk posko ganti rugi cepat bagi konsumen yang terdampak, serta melibatkan audit laboratorium independen guna memastikan transparansi hasil uji mutu BBM.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu membuat regulasi pencegahan berulangnya kasus serupa, antara lain dengan mewajibkan pemasangan sensor anti-air di tangki SPBU dan penerapan sistem distribusi digital berbasis traceability agar proses pengawasan lebih ketat dan akuntabel.
Menurut Ishak, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi Pertamina dan pemerintah untuk memperbaiki citra di mata publik. Ia menyoroti bahwa kepercayaan masyarakat sempat menurun akibat berbagai isu negatif, seperti dugaan korupsi, tudingan pertamax rasa pertalite, serta isu campuran etanol dalam produk bahan bakar.
“Perlu langkah konkret, bukan hanya reaktif, untuk memulihkan kepercayaan publik,” tegasnya. (H-4)
