
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) menggantikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menjabat ad interim.
Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi, menilai penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam tentu punya catatan strategis.
Pertama, dari sisi tradisi, jabatan Menko Polkam memang kerap dipercayakan kepada figur militer senior, karena peran kementerian ini sangat erat dengan isu stabilitas, keamanan, dan koordinasi lintas sektor strategis.
"Jadi latar belakang TNI jelas menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo. Tetapi yang lebih penting, menurut saya penunjukan Djamari bukan sekadar karena mantan perwira tinggi, tapi faktor kepercayaan politik dan kedekatan personal juga memainkan peran," kata Khairul, kepada Media Indonesia, Kamis (18/9).
Diketahui, Djamari merupakan tokoh senior di dunia militer. Ia lulusan Akabri (kini disebut Akmil) tahun 1971, atau tiga tahun lebih senior dari Prabowo.
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949 itu pernah menduduki posisi penting, seperti Pangdam III/Siliwangi, Pangkostrad, hingga Kepala Staf Umum TNI pada 2000 silam. Ia pensiun dengan pangkat bintang tiga atau letnan jenderal.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut pengalaman di dunia militer menjadi faktor Djamari dipilih oleh Presiden Prabowo.
Romli menilai untuk menunjang kinerja Djamari, Presiden Prabowo memberikan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Djamari Chaniago "Saya kira ya, dengan latar belakang militer dan sekarang pangkatnya dinaikkan, agar sebagai menkopolkam efektif melakukan koordinasi dan disegani oleh menteri dan lembaga yang dikoordinir," kata Romli kepada Media Indonesia, Rabu (17/9).
Romli mengatakan Djamari memiliki sejumlah pekerjaan yang telah menanti, mulai dari memastikan kondisi politik aman terkendali, hingga reformasi kepolisian.
"Selain untuk memastikan kondisi politik aman dan tidak ada gejolak, juga saya kira aspirasi dari kelompok civil society termasuk dari gerakan nurani bangsa, melakukan reformasi polri," katanya. (Faj/P-2)