Inggris Larang Warga Israel Ikut Akademi Pertahanan Bergengsi

Gedung Royal College of Defence Studies (RCDS) Inggris.(Dok. Royal College of Defence Studies (RCDS))

INGGRIS memutuskan untuk tidak lagi menerima warga Israel di Royal College of Defence Studies (RCDS), salah satu akademi pertahanan paling bergengsi di dunia.

Keputusan ini diambil sebagai respons atas tindakan militer Israel di Gaza, demikian dilaporkan The Telegraph pada Minggu (15/9).

Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa mulai tahun depan, Israel akan dikeluarkan dari daftar negara peserta di lembaga yang telah melatih perwira dan pejabat senior global sejak 1927.

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk sikap moral atas konflik yang sedang berlangsung.

"Tindakan Israel di Gaza salah dan akibatnya pemerintah memutuskan untuk menutup akses ke perguruan tinggi tersebut," katanya seperti dikutip Anadolu, Senin (15/9).

Keputusan Bersejarah

Langkah ini tercatat sebagai pertama kalinya warga Israel dilarang masuk ke RCDS, lembaga yang didirikan berdasarkan visi Winston Churchill untuk memperkuat pemahaman internasional di kalangan pemimpin militer dan sipil.

Keputusan tersebut sekaligus menandai perubahan besar dalam hubungan pendidikan militer antara Inggris dan Israel yang sebelumnya berjalan erat.

Kritik dari Israel

Langkah Inggris menuai kecaman dari pihak Israel. Amir Baram, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel sekaligus lulusan RCDS, menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengkhianatan.

"Ini adalah tindakan ketidaksetiaan yang sangat tidak terhormat terhadap sekutu yang sedang berperang," sebut Baram dalam pernyataannya.

Dalam surat resminya kepada Kementerian Pertahanan Inggris, Baram juga menilai keputusan tersebut bersifat diskriminatif. Ia menyebutnya sebagai pelanggaran yang memalukan terhadap tradisi toleransi dan kesopanan Inggris yang membanggakan.

Konteks Konflik Gaza

Keputusan Inggris ini datang di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap operasi militer Israel di Gaza, yang telah menimbulkan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran besar.

Kebijakan baru tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan diplomatik agar Israel mengubah pendekatannya dalam konflik berkepanjangan tersebut. (H-3)