Suasana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.(Dok.Antara)
Pengamat Politik Citra Institute Efriza menilai Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan pernyataan politik semata. Efriza menilai IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sarat akan nuansa narasi politik, mengingat mendekati Pemilu 2029.
"Melihat kenyataan akan adanya dinamika baru mencari pasangan capres-cawapres baru, pernyataan ini dengan disertai Perpres maka diharapkan agar terjadinya kesinambungan proyek strategis jangka panjang yang mengikat pasangan capres-cawapres terpilih meski akan ada resiko terjadinya pergantian kekuasaan," kata Efriza melalui keterangannya, Rabu (24/9).
Efriza menilai Perpres tersebut merupakan pesan politik untuk mengikat komitmen lintas rezim, sekaligus memberi sinyal kepada publik dan investor bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar gagasan, tetapi sudah dikunci dalam agenda negara yang harus dijalankan siapapun pemerintahnya kelak.
Namun demikian, ia tak meyakini Presiden Prabowo serius mengebut dan menyelesaikan proyek pembangunan IKN. Menurutnya, Prabowo terkesan tak ingin mengabaikan IKN tapi di satu sisi tidak menjadikan prioritas.
Ia mengatakan penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya seperti dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai jika IKN sukses, Prabowo tak akan mendapatkan dampak besar karena hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Sedangkan jika IKN gagal, juga tidak dianggap sebuah kegagalan karena semangat membangun IKN saat pemerintahan Jokowi sudah menurun drastis. Maka dari itu, ia menilai Prabowo akan memprioritaskan programnya, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
"Jadi Presiden Prabowo sedang menggunakan IKN hanya kepentingan narasi strategi politik menuju politik 2029 semata, agar komitmen pemerintah terhadap IKN dianggap minimal masih ada. Sebab, ditengarai Prabowo akan memilih kejijakan yang menyentuh masyarakat langsung, juga memperhitungkan kondisi keuangan negara, sekaligus memperhitungkan dukungan politik menuju pemilu 2029, IKN ditengarai sekadar antara topik dan semangatnya timbul-tenggelam saja," katanya. (P-1)
