3 hours ago
2
Ilustrasi GPM di Majalengka(MI/Nurul Hidayah)
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus memantau pergerakan harga beras di pasaran.
"Pemkab Cirebon terus melakukan pemantauan terhadap kenaikan tren harga beras di pasaran," tutur Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Rabu (10/9).
Untuk saat ini, lanjut Imron, terjadi kenaikan harga beras premium walaupun belum terlalu signifikan. Sedangkan harga beras medium justru mengalami sedikit penurunan.
Berdasarkan data perkembangan harga pangan, beras premium kini dijual Rp16.088 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp16.037. Sementara itu, harga beras medium justru mengalami penurunan menjadi Rp13.741 per kilogram, dari sebelumnya Rp13.918 per kilogram. Perubahan harga beras tersebut mulai terpantau pada pekan kedua September 2025.
"Kenaikan harga beras premium memang ada, tetapi belum mencapai titik yang mengkhawatirkan sehingga penanganannya masih bisa dilakukan melalui jalur distribusi normal," ujar Imron.
Pihaknya hingga kini belum menambah agenda operasi pasar murah di wilayahnya. Namun Pemkab Cirebon terus melakukan pemantauan harga dan berkoordinasi dengan Bulog Cirebon untuk segera melakukan operasi pasar murah jika harga merangkak naik.
"Kita tidak ingin masyarakat terbebani. Kalau situasi mendesak, tentu operasi pasar murah akan kita perbanyak," jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, fluktuasi harga beras dipengaruhi oleh distribusi dari daerah penghasil.
"Beras medium turun tipis karena pasokan dari sejumlah daerah penghasil mulai masuk. Namun untuk beras premium, konsumen di Cirebon memang lebih tinggi permintaannya, sehingga harga bergerak naik," jelas Imron.
Selain itu, ongkos transportasi dan biaya distribusi disebut menjadi salah satu pemicu harga beras premium tetap bertahan di level tinggi. Meski perbedaan harga hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram, tren ini bisa berdampak pada inflasi daerah jika berlangsung dalam jangka panjang.
"Kami bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah terus mengawasi pergerakan harga pangan pokok, terutama beras. Kita tidak ingin inflasi daerah kembali terdorong dari sisi pangan. Oleh karena itu, koordinasi intensif dengan Bulog dan pelaku pasar terus dilakukan," tutur Imron. (UL/E-1)
