Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Terpilih Mesti Pulihkan Muruah MA

Gedung Mahkamah Agung (MA) .(MI/Susanto)

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah meminta calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang lolos uji kelayakan dan kepatutan untuk memulihkan muruah Mahkamah Agung (MA).

Menurut Abdullah, lima tahun terakhir MA menghadapi ujian berat akibat kasus korupsi yang menyeret sejumlah hakim dan pejabat tinggi MA. Hal itu, katanya, menjadi pelajaran agar DPR RI lebih selektif dalam menentukan sosok-sosok yang akan duduk di kursi tertinggi peradilan.

“Jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan dengan memilih calon yang tidak amanah. Uji kelayakan ini bukan hanya soal kecakapan hukum, tapi yang lebih utama adalah integritas dan moralitas,” kata Abdullah, melalui keterangannya, Selasa (16/9).

Abdullah mengingatkan, profesi hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa hanya hakim yang memutuskan perkara dengan kebenaranlah yang kelak mendapat tempat di surga.

Abdullah menekankan, pihaknya berharap para calon yang disetujui dapat bekerja profesional, menjaga independensi, dan mengembalikan muruah MA sebagai benteng terakhir rakyat dalam mencari keadilan.

“Menjadi hakim adalah amanah besar. Seperti diingatkan Al-Munawi dalam kitab Faydhul Qadir, bahaya menjadi hakim sangat besar karena godaan kekuasaan dan suap bisa menjerumuskan. Karena itu, integritas mutlak diperlukan,” ujar Abdullah.

Sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui 9 hakim agung dan 1 hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung (MA) setelah melalui rapat pleno Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9). 

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan penetapan hakim tersebut dilakukan setelah pihaknya menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada 16 calon hakim. Setelah itu, fraksi di Komisi III DPR memberikan pandangan dan persetujuan terhadap nama yang ada.

"Berdasarkan pandangan fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM," kata Habiburokhman.

Adapun, nama 9 hakim agung dan 1 hakim ad hoc HAM sebagai berikut:
- Hakim Agung kamar Perdata, Heru Pramono
- Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak), Budi Nugroho
- Hakim Agung kamar TUN, Hari Sugiharto
- Hakim Agung kamar Militer, Agustinus Purnomo Hadi, 
- Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak), Diana Malemita Ginting
- Hakim Agung kamar Agama, Lailatul Arofah
- Hakim Agung kamar Agama, Muhayah
- Hakim Agung kamar Perdata Ennid Hasanuddin
- Hakim Agung kamar Pidana Suradi

Hakim ad hoc HAM: Puguh Haryogi. (Faj/P-2)