Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/10).(Metrotvnews/Candra)
MENTERI Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/10). Dalam pertemuan itu, Gus Irfan meminta pendampingan KPK untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan sesuai aturan.
"Kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan seperti amanat dari Presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," kata Gus Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Menurutnya, peran KPK sangat penting karena Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian baru. Selain membahas pencegahan korupsi, audiensi juga menyinggung situasi terkini dan proses bisnis haji yang sedang maupun akan dijalankan.
"Tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan," ucap Irfan.
Sebagai bentuk komitmen, Gus Irfan menyerahkan daftar 200 calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah kepada KPK. Lembaga Antirasuah diminta menelusuri latar belakang mereka agar kementerian terhindar dari persoalan integritas.
"Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji," terang Irfan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa menyambut baik semua permintaan Kementerian Haji dan Umrah. Sejumlah kajian tentang pencegahan korupsi diserahkan untuk memastikan instansi tersebut bekerja sesuai aturan.
"KPK juga menyampaikan bahwa KPK sudah pernah melakukan kajian-kajian, telaahan dan bahkan juga penyelidikan terkait dengan kegiatan haji ini," ucap Cahya.
Cahya menyebut KPK akan memberikan sejumlah sosialisasi kepada pegawai sampai pejabat di Kementerian Haji dan Umrah ke depannya. Materi akan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di kalangan masyarakat.
"Akan ada pembekalan-pembekalan sosialisasi kepada tim dari Pak Menteri supaya juga terus diingatkan khususnya nanti juga pada saat mendekati pelaksanaannya diingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang telah dibiayai negara sehingga diharapkan tidak menerima hal-hal lain yang tidak sah," tutur Cahya. (P-4)
