2 days ago
12
: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud saat meninjau jalan rusak poros Sangatta - Bengalon, Kutim pada Sabtu, 6 September 2025.(DOK DISKOMINFO KALTIM)
GUBERNUR Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menuntaskan kunjungan kerja (kunker) tiga hari ke wilayah utara. Meliputi Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau pada 5–7 September 2025. Kunker yang intensif ini menonjolkan agenda pemeriksaan proyek layanan publik, dialog dengan pelaku usaha tambang dan manufaktur, serta peninjauan program konektivitas desa dan infrastruktur jalan yang kritis bagi aktivitas ekonomi setempat.
Dalam kunjungan ke Bontang, Gubernur Rudy menyambangi sejumlah lokasi strategis, termasuk pabrik dan perusahaan yang berperan pada ketahanan energi dan pasokan publik. Ia menekankan pentingnya pengembangan energi hijau sekaligus pemanfaatan lahan pasca tambang untuk kegiatan produktif. Seperti ketahanan pangan dan penyediaan sumber air baku. Pernyataan tersebut muncul saat dialognya dengan manajemen perusahaan tambang dan pabrik terkait peran mereka dalam pembangunan berkelanjutan di Kaltim.
Rombongan gubernur juga meninjau proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang memanfaatkan kawasan void pascatambang. Rudy menyoroti peluang void tambang menjadi sumber cadangan air dan ruang untuk pengembangan pertanian, apabila dikelola berkelanjutan. Sebuah pendekatan yang sekaligus menyasar pada isu ketersediaan air bersih bagi masyarakat lokal.
"Pengelolaan lingkungan pascatambang harus benar-benar diperhatikan. Bekas tambang tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus dikelola agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan," ungkap Gubernur Harum.
Saat melintas di Kutai Timur, Gubernur Rudy menghentikan perjalanan setelah melihat kondisi ruas jalan Sangatta–Bengalon yang rusak parah. Bahkan disebut hampir terputus akibat aktivitas tambang.
Ia melontarkan peringatan keras kepada pihak perusahaan tambang. Termasuk kepada Kaltim Prima Coal dan memberi sinyal bisa menghentikan operasi bila dampak perusakan infrastruktur tidak segera diperbaiki.
"Saya lihat bukan rawan lagi, tapi sudah putus sebelah. Kalau dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjutnya, maka kami minta kegiatan tambang PT KPC kita hentikan," tegas Gubernur Harum.
Insiden ini merefleksikan ketegangan klasik antara aktivitas ekstraktif dan tanggung jawab perbaikan infrastruktur publik. Kondisi ini tentu sangat berbahaya dan akan sangat merugikan masyarakat jika tidak segera dilakukan perbaikan dan pengalihan jalan baru.
KONEKTIVITAS DIGITAL DESA: INTERNET GRATIS UNTUK KAMPUNG MERABU
Di Berau, salah satu kegiatan penting adalah pengecekan program internet gratis desa (internet desa) yang digulirkan Diskominfo Kaltim. Gubernur menilai konektivitas sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan layanan sosial khususnya di daerah terpencil dan mendorong operator serta pemangku kepentingan mempercepat penuntasan blank-spot agar manfaat digital benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dengan potensi alam yang luar biasa, internet dapat menjadi kunci dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung pemerintahan desa,” kata Gubernur Harum di Kampung Merabu, Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Sabtu (6/9/2025).
Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan dan silaturahmi Gubernur bersama manajemen PT Berau Coal di Tanjung Redeb. Dalam forum itu, gubernur menerima komitmen dukungan CSR perusahaan berupa bantuan untuk program pengembangan kakao, mesin pengolahan cokelat untuk UMKM, motor sampah, serta bantuan rumah layak huni. Upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan lokal dan diversifikasi ekonomi pasca tambang.
Kunjungan kerja Gubernur Rudy Mas’ud ke Bontang, Kutim, dan Berau pada 5–7 September 2025 memberikan gambaran tindak lanjut pemerintahan daerah terhadap isu infrastruktur, pemanfaatan lahan pascatambang, dan digitalisasi layanan publik. Kunker ini membuka peluang kolaborasi publik-swasta, tetapi efektivitas jangka panjangnya akan sangat tergantung pada konsistensi implementasi, transparansi pemantauan, dan komitmen nyata dari korporasi untuk memperbaiki dampak lokal. (Adv Diskominfo Kaltim/H-1)
