4 weeks ago
23
Ilustrasi(Antara)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja daerah yang dianggap masih belum optimal. Pernyataan ini menanggapi protes sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang menolak pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.
“Banyak yang ngomong, semuanya nggak mau ketinggalan. Ada yang bilang pemotongan TKD bisa mengganggu stabilitas daerah dan NKRI. Saya bilang, ya beresin dulu belanjanya dan buat kesan yang baik," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10).
Menurutnya, pemerintah pusat tidak akan segan menarik kembali dana daerah yang tidak terserap. Ini karena melihat banyak uang daerah yang mengendap di bank. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 31 Agustus 2025, dana pemda di bank tercatat mencapai Rp233,11 triliun.
“Kalau uangnya nggak dipakai, ya saya ambil dan alihkan ke tempat lain yang lebih siap. Kalau diserap dan habis, artinya memang dibutuhkan. Tapi kalau nongkrong, ya percuma,” tegasnya.
Purbaya menegaskan kebijakan pemangkasan TKD bukan dimaksudkan untuk menegur pemerintah daerah, melainkan mendorong percepatan penyerapan anggaran.
"Jadi bukan menegur siapa-siapa, tapi mendukung percepatan. Kalau anggarannya nggak terserap, ya uangnya saya ambil. Daripada nganggur, mending buat bayar utang atau bunga,” katanya.
Ia juga menekankan belanja program yang ditujukan ke daerah justru naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp 1.300 triliun.
“Uangnya tidak berkurang, tapi memang ada proses yang perlu diperjelas," imbuhnya.
Lebih lanjut, Purbaya membuka peluang peningkatan TKD pada tahun depan, bergantung pada kondisi perekonomian nasional.
“Memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026, kalau ekonominya bagus, pendapatan pajak naik, coretax-nya kuat, tentu anggaran bisa naik," pungkasnya. (E-3)
