2 hours ago
2
Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang.(MI/Akhmad Safuan)
SETELAH menuai banyak sorotan terkait kenaikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan tidak ada kenaikan. Sementara untuk rencana kenaikan tunjangan tersebut masih dalam proses penilaian melalui appraisal.
Pemantauan Media Indonesia, Kamis (18/9) kenaikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD di sejumlah daerah dan Provinsi Jawa Tengah menjadi banyak sorotan. Para kepala daerah hingga gubernur turun tangan dengan menggelar pertemuan guna membahas permasalahan tersebut.
Di sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Kabupaten dan Kota Semarang, Kendal, Jepara, dan daerah lainnya sepakat tidak akan menaikkan tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan bagi setiap anggota dewan.
"Kita sepakat tidak ada kenaikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD," kata Bupati Semarang Ngesti Nugraha.
Hal serupa juga diungkapkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bahwa setelah terjadi polemik atas besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD di Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang sepakat untuk mengkaji ulang besaran tunjangan tersebut dengan dilakukan penyesuaian.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari secara terpisah juga membenarkan akan meninjau ulang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kendal. Bahkan setelah dilakukan pertemuan para pimpinan dewan, kepala daerah dan Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu hingga kini masih menunggu tim yang sedang bekerja membahas hal itu.
Menindaklanjuti wacana kenaikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan tidak ada kenaikan tunjangan.
"Tidak ada kenaikan, ini masih dirapatkan oleh appraisal, kita jamin tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan perumahan dewan tersebut," ujar Ahmad Luthfi saat kunjungan di Kabupaten Semarang.
Keputusan tidak ada kenaikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD itu, menurut Ahmad Luthfi, telah dibahas dalam rapat bersama bupati, wali kota dan pimpinan DPRD pada Kamis (11/9) lalu, hasilnya menyepakati appraisal dilakukan tanpa ada penambahan tunjangan.
Dalam rapat untuk menilai ulang besaran tunjangan perumahan bagi dewan, ungkap Ahmad Luthfi, disesuaikan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Penyesuaian anggaran harus realistis dengan kondisi daerah, termasuk rencana penghapusan tunjangan kunjungan ke luar negeri," tambahnya. (AS/E-4)
