1 week ago
14
Seorang pekerja menyelesaikan perbaikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Rawamangun di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Kamis (29/8/2024(ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.)
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya keselamatan warga sebagai prioritas utama. Salah satunya yakni, terkait kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dinilai belum sepenuhnya aman dan ramah bagi masyarakat.
“JPO bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan benteng penyelamat jiwa, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun faktanya, banyak JPO di Jakarta yang kini justru berubah menjadi monumen bahaya,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Alief Bintang Haryadi pada penyampaian pandangan umum fraksi rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9).
Menurut Alief, situasi di lapangan menunjukkan masih banyak titik rawan kecelakaan yang kerap merenggut nyawa pejalan kaki, termasuk di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
“Atap bocor, lantai licin, pencahayaan minim, hingga lift yang tidak berfungsi. Semua itu bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi juga ancaman nyata bagi keselamatan dan melanggar prinsip kesetaraan akses bagi kelompok rentan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mengusulkan tiga langkah strategis untuk memastikan JPO di Jakarta benar-benar melindungi masyarakat.
Pertama, pemetaan komprehensif terhadap titik rawan kecelakaan dan jalur penghubung antarkampung untuk pembangunan JPO baru.
Kedua, revitalisasi menyeluruh terhadap JPO rusak dengan standar keselamatan modern, termasuk perbaikan struktur, pemasangan CCTV, serta penggantian lift dengan teknologi andal.
Ketiga, penerapan sistem pemeliharaan berkala agar JPO tidak lagi menjadi proyek mangkrak.
“Keselamatan pejalan kaki adalah ukuran keberadaban kota. Dengan komitmen dan langkah nyata, kita dapat mengubah JPO dari sekadar bangunan fisik menjadi simbol perlindungan, kesetaraan, dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya,” ujar Alief. (H-4)
