2 hours ago
1
Gedung KPU(Dok.MI)
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU. Konsultan hukum dari Themis Indonesia Dudy Agung Trisna menilai masalah moral di tubuh penyelenggara pemilu semakin serius dan perlu dibenahi secara mendasar.
Menurutnya, kasus pelecehan seksual yang melibatkan Ketua KPU sebelumnya menjadi titik awal kekecewaan publik. Namun, cara para komisioner lain menyikapi kasus tersebut justru menimbulkan tanda tanya.
"Ini ada masalah dari seluruh anggota KPU tersebut, bagaimana etika moralnya ketika ada seorang Ketua KPU yang sudah terbukti di DKPP melakukan kesalahan, malah seolah mendapat dukungan dari teman-teman komisioner lainnya," ujarnya saat menyampaikan rilis pernyataan sikap penataan ulang kelembagaan pemilu #ResetKPU secara daring, Minggu (21/9).
Selain soal integritas personal, Dudy menyoroti penggunaan pesawat jet pribadi oleh KPU dengan dalih mempercepat monitoring logistik pemilu. Ia menyebut, alasan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada kajian khusus yang menjelaskan daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) mana yang menjadi prioritas. Faktanya, perjalanan jet pribadi lebih sering menyasar kota-kota besar seperti Bali, Surabaya, dan Medan.
Padahal, salah satu komisioner terbukti bisa tetap menjalankan tugas dengan menggunakan pesawat komersial. Hal ini, kata Dudy, membantah klaim KPU bahwa penggunaan jet pribadi merupakan kebutuhan mendesak. "Alasan anggota KPU dalam menyewa private jet tersebut tidak bisa diterima. Patut diduga sebagai gaya hidup hedon," kata dia.
Temuan lain yang disorot adalah sewa apartemen bagi anggota KPU, meski mereka sudah mendapat fasilitas rumah dinas. Dudy menilai praktik ini memperlihatkan perilaku berfoya-foya yang bertolak belakang dengan prinsip pengelolaan anggaran negara.
Kekhawatiran juga muncul saat diketahui seorang anggota KPU mengajak Bawaslu ikut dalam penerbangan ke Bengkulu dengan alasan mengakrabkan diri. Menurut Dudy, praktik semacam ini justru berpotensi mengikis independensi lembaga pengawas. Ia bahkan mengingatkan, jika pola seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin DKPP pun ikut terjerat dalam lingkaran persoalan yang sama.
Karena itu, Themis Indonesia menilai perbaikan fundamental perlu segera dilakukan. Dudy mendorong adanya proses seleksi ketat terhadap calon komisioner KPU di masa depan, termasuk penelusuran rekam jejak, kinerja di daerah, hingga gaya hidup pribadi.
"Ini harus tuntas, tidak ada lagi masalah etika moral ke depannya. Kalau penyelenggaranya tidak diperbaiki, perubahan undang-undang sekalipun akan sia-sia," tututnya.
Dudy menambahkan, perbaikan bukan hanya menyangkut KPU, tetapi juga Bawaslu dan DKPP. Menurutnya, ketiga lembaga tersebut harus dipastikan menjalankan fungsi masing-masing secara independen tanpa main mata.
"Ke depan tidak boleh lagi ada Bawaslu dengan KPU dan DKPP saling mengatur permainan. Masing-masing punya peran untuk bekerja lebih bagus, untuk Indonesia yang lebih bagus," pungkas Dudy. (Mir/M-3)
