16 hours ago
4
Ilustasi: Calon penumpang Trans-Jakarta(MI/Ramdani)
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari, menyoroti rendahnya capaian penggunaan transportasi publik di Ibu Kota. Pada 2025, angka itu diproyeksikan hanya 23,01%, jauh di bawah target 60% sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum belum berjalan optimal. Karena itu, dalam RAPBD 2026 kami menekankan perlunya langkah yang lebih terukur, berbasis kinerja, dan didukung strategi yang jelas,” kata Desie di Jakarta, Senin (9/9).
Menurutnya, penerapan kebijakan push and pull harus lebih efektif. Pemprov DKI perlu mempercepat kebijakan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi, seperti Electronic Road Pricing (ERP), pajak progresif kendaraan bermotor, penyesuaian tarif parkir, pembatasan usia kendaraan, serta optimalisasi kebijakan ganjil-genap.
Lebih lanjut, kualitas transportasi publik harus ditingkatkan agar menjadi pilihan utama masyarakat dengan layanan yang cepat, aman, terjangkau, dan nyaman.
Desie juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi publik.
Ia mendorong penyelesaian MRT Fase 3 koridor Timur–Barat dan penguatan LRT Jabodebek untuk memperluas jangkauan layanan serta mempercepat integrasi jaringan transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya.
Revitalisasi halte TransJakarta tipe A, lanjutnya, juga perlu segera diselesaikan dengan mempercepat penyerahan aset halte dari Dinas Bina Marga kepada PT TransJakarta.
Selain itu, pengembangan fasilitas Park & Ride di perbatasan Jakarta juga perlu diprioritaskan sebagai strategi mengurangi kendaraan pribadi masuk pusat kota.
“Fasilitas ini harus terintegrasi dengan transportasi publik agar mobilitas masyarakat lebih efisien dan ramah lingkungan. Kami juga mendorong perluasan integrasi sistem informasi perjalanan berbasis digital, sehingga pengguna bisa mengakses jadwal, tarif, dan rute secara real-time,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mendorong penguatan konektivitas lintas wilayah melalui integrasi transportasi publik yang lebih luas.
PT Transportasi Jakarta, kata Desie, perlu diberi peran strategis dalam pengelolaan transportasi laut guna memperkuat akses ke Kepulauan Seribu sekaligus mempersiapkan transformasi menjadi TransJabodetabek.
“Transformasi ini penting untuk menciptakan sistem transportasi publik terintegrasi dengan wilayah penyangga Jakarta. Namun karena subsidi transportasi (PSO) saat ini hanya berlaku bagi warga ber-KTP DKI, perlu dilakukan kajian menyeluruh agar subsidi tetap tepat sasaran dan tidak membebani APBD,” ujarnya.
Kajian itu, tambahnya, mencakup model pendanaan, skema PSO lintas wilayah, kerja sama pembiayaan antar-pemda, integrasi data kependudukan, hingga penetapan tarif berbasis zonasi.
“Dengan perencanaan matang dan koordinasi antar-daerah, transformasi Trans-Jakarta Jakarta menjadi Trans-Jabodetabek bisa menjadi solusi strategis untuk memperluas konektivitas, meningkatkan kualitas transportasi publik, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya,” pungkas Desie. (P-4)
