6 hours ago
2
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono.(MI/BAYU ANGGORO)
DPRD Jawa Barat mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengalihkan pengujian kendaraan bermotor atau KIR ke bengkel resmi produsen kendaraan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menilai, kebijakan itu merupakan terobosan karena sebelumnya uji KIR biasa dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
"Kenapa ini merupakan terobosan? Karena diler ataupun bengkel resmi mengeluarkan rekomendasi untuk servis berkala. Mulai 1.000, 5.000, 10 ribu, 30 ribu, 50 ribu, bahkan 100 ribu, 200 ribu kilometer. Rekomendasinya part-part atau komponen apa saja yang harus diganti dari mulai fast moving seperti kapas rem, filter oli dan sebagainya," ujar Ono, Senin (3/12).
Dengan begitu, lanjut dia, mobil yang servis berkalanya berjalan baik layak beroperasi di jalanan. Bengkel resmi lebih mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian atau melakukan KIR terhadap kendaraan umum maupun kendaraan angkutan.
"Kita harus mendukung upaya atau langkah terobosan dari Gubernur Jawa Barat tersebut," kata Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Bara itu.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan perubahan aturan uji kendaraan bermotor atau KIR. Mulai Januari 2026, uji KIR tidak lagi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, tetapi oleh bengkel resmi produsen kendaraan.
Selain itu, penghapusan biaya KIR diharapkan menghilangkan peluang petugas untuk menarik keuntungan dari praktik tersebut. Nantinya bengkel resmi kendaraan yang akan mengeluarkan surat keterangan.
