Bangunan musala pondok pesantren di Sidoarjo ambruk.(MI/Heri Susetyo)
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai peristiwa robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny harus menjadi bahan refleksi bagi negara terkait peranannya dalam pembangunan infrastruktur pesantren.
“Selama ini pesantren itu sangat terbatas sekali, negara (kurang) hadir dalam setiap proses infrastruktur bangunan yang ada di pesantren,” ujar Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10).
Khozin menjelaskan, mayoritas bangunan di pesantren selama ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Menurutnya, keterbatasan dukungan negara membuat pesantren lebih banyak mengandalkan jariyah wali santri, donatur, maupun inisiatif internal.
“Mayoritas pesantren itu swadaya. Ibaratnya, hasil ‘cerekan’ dari wali santri, jariah dari masyarakat, dan donatur untuk membangun,” jelasnya.
Politisi dari dapil Jawa Timur IV itu menegaskan, momentum musibah di Ponpes Al Khoziny harus menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang pesantren di Indonesia tidak berbanding lurus dengan keterlibatan negara dalam penyediaan sarana prasarana.
“Negara harus menjadikan ini alarm. Pesantren sudah lama hadir, tapi kehadiran negara dalam pembangunan infrastrukturnya sangat minim,” tegas Khozin.
Khozin juga menyampaikan bahwa PKB telah lebih dulu turun tangan memberikan bantuan langsung.
“PKB terdepan, di tingkat DPW sudah hadir. Kalau tidak salah Ketum juga hadir untuk menyampaikan belasungkawa dan membantu perbaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Khozin menuturkan bahwa fraksi PKB telah menginstruksikan seluruh anggotanya untuk turun ke dapil masing-masing guna memotret kondisi infrastruktur pesantren.
“Tadi kita rapat fraksi, dapat arahan dari pimpinan, besok saat reses kita turun ke dapil masing-masing. Kita akan meninjau fasilitas pesantren, jangan sampai kejadian di Al Khoziny ini terulang di pesantren lain,” pungkasnya. (P-4)
