DPC PPP Kutai Barat Kaltim menghormati SK Kemenhumham soal penetapan Ketua Umum PPP, Mardiono.(Dok. DPC PPP Kutai Barat Kaltim)
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, menegaskan sikap hormat dan patuh terhadap keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.
Ketua DPC PPP Kutai Barat, Yuliadi, menyatakan keputusan tersebut adalah hasil kajian hukum yang berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, sehingga layak diterima oleh seluruh kader.
“Kami, segenap pengurus PPP di berbagai tingkatan, menghormati serta mendukung penuh kepemimpinan Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 20252030. SK dari Menteri Hukum dan HAM ini memberi legitimasi yang jelas,” ujar Yuliadi, Jumat (3/10).
Ia menambahkan, pihaknya siap menjaga persatuan dan kekompakan di tubuh PPP. Konsolidasi internal akan terus dilakukan untuk memastikan agenda-agenda politik berjalan di bawah arahan Mardiono.
“Kami akan menjaga soliditas dan kesatuan organisasi di semua tingkatan. Segala kebijakan partai di bawah kepemimpinan beliau akan kami jalankan demi kebesaran PPP dan kemaslahatan umat,” imbuhnya.
Sebelumnya, pernyataan serupa juga datang dari Majelis Pakar DPW PPP Jawa Barat, Yudi Muhamad Aulia. Menurutnya, keluarnya SK Kemenkumham menegaskan legalitas hasil Muktamar X PPP.
“Keputusan ini final secara hukum dan sepatutnya diterima dengan lapang dada. Dengan demikian, polemik di internal PPP diharapkan segera berakhir,” kata Yudi.
