Siswa membawa menu MBG.(Dok. Antara)
DINAS Kesehatan Kota Surabaya diminta ikut mengawasi proses distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah di Surabaya.
“Pemerintah kota harus mengambil pelajaran dari banyak kejadian di daerah lain. Evaluasi ini penting agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat,” kata Ketua Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko di Surabaya, Selasa (30/9).
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belajar dari sejumlah kasus keracunan akibat di daerah lain. Pencegahan yang bisa dilakukan pemkot agar tidak terjadi seperti di daerah lain, memantau kesehatan siswa penerima MBG.
Dinas kesehatan melalui puskesmas setempat, menurutnya harus memantau kesehatan siswa penerima MBG. Selain itu, tim psikologi dari perguruan tinggi juga bisa dilibatkan untuk memantau perkembangan mental siswa.
“Libatkan puskesmas untuk monitoring kesehatan dan akademisi yang punya fakultas psikologi maupun pendidikan. Ini agar perkembangan siswa penerima MBG bisa dipantau dengan baik,” katanya.
Dugaan keracunan makanan dalam program MBG menurutnya bisa dipicu banyak faktor. Kunci utamanya tetap pada sistem pengawasan yang menjadi tanggung jawab Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Permasalahan keracunan itu banyak faktor, tapi semuanya kembali ke sistem pengawasan. Itu tanggung jawab penuh tim SPPG dan SPPI,” tegas dia.
Ia mendukung langkah pemkot yang menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama bagi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
“Secara umum apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan harus didukung tenaga profesional yang berpengalaman dalam pengolahan makanan,” katanya lagi.
Tim SPPG harus bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. (H-3)
