Di Tengah Aksi Protes Antikorupsi, Filipina Diterjang Super Topan Ragasa

Seorang pria berdiri di dekat puing-puing di jalan tepi pantai di tengah hujan lebat akibat Topan Super Ragasa di Aparri, Cagayan, Filipina, Senin (22/9).(AFP/JOHN DIMAIN)

DI tengah aksi demonstrasi di Filipina memprotes skandal korupsi proyek pengendalian banjir, bencana baru mengintai negeri itu. Pada Senin (22/9), lebih dari 10.000 orang terpaksa mengungsi ke sekolah dan pusat evakuasi setelah super topan Ragasa mulai menerjang wilayah utara negara tersebut.

Badai berkekuatan dahsyat itu diperkirakan mendarat di Kepulauan Babuyan, sekitar 740 kilometer di selatan Taiwan, pada siang hari. Badan Meteorologi Filipina mencatat kecepatan angin maksimum mencapai 215 km/jam, dengan hembusan yang sesekali menembus 265 km/jam.

Radius badai yang luas membuat dampaknya terasa jauh sebelum pusat topan benar-benar menghantam daratan. Tirso Tugagao, seorang guru berusia 45 tahun di Aparri, Provinsi Cagayan, menggambarkan situasi mencekam.

“Saya terbangun karena angin sangat kuat, jendela bergetar seperti mesin yang menyala. Dari rumah saya bisa melihat ombak besar menghantam pantai. Saya hanya bisa berdoa semua orang selamat,” ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Cagayan, Rueli Rapsing, menegaskan timnya sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Sementara itu, Presiden Ferdinand Marcos menyatakan seluruh instansi pemerintah dalam kondisi siaga penuh untuk menyalurkan bantuan kapan pun diperlukan.

Tak hanya Filipina, Taiwan juga mulai merasakan dampak Ragasa. Dinas cuaca setempat memperkirakan hujan deras ekstrem di wilayah timur dan memperingatkan potensi kerusakan serupa topan Koinu dua tahun lalu. 

Evakuasi dilakukan di daerah pegunungan Pingtung, sementara sekolah dan kantor pemerintahan di Filipina, termasuk di Metro Manila, ikut ditutup sebagai langkah antisipasi.

Badan cuaca Filipina memperingatkan potensi banjir besar dan tanah longsor di Luzon utara. Ancaman bencana itu terjadi sehari setelah sebelumnya puluhan ribu warga turun ke jalan untuk mengecam proyek pengendalian banjir yang diduga penuh rekayasa dan justru gagal melindungi rakyat dari bencana. Skandal tersebut mengguncang politik nasional dan menyebabkan beberapa pejabat tinggi Filipina mundur dari jabatan. (AFP/I-3)