4 hours ago
3
Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala..(Dok.Antara)
DEWAN Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mendesak pemerintah Peru untuk segera mengusut tuntas kasus penembakan staf KBRI Lima, Zetro Leonardo Purba, secara transparan dan terbuka.
Zetro tewas ditembak oleh orang tak dikenal di dekat apartemen tempat tinggalnya di ibu kota Peru, Lima, pada Senin malam (1/9). Penembakan terjadi saat korban bersepeda bersama istrinya dan hendak masuk ke apartemennya di Arequipa Avenue, Distrik Lince, Lima. Korban ditembak sebanyak tiga kali.
Darmansjah, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina, menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam penanganan kasus ini.
Pertama, sesuai Pasal 3 Konvensi Wina 1961, salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah melindungi kepentingan warganya di negara tempat mereka bertugas.
"Ini artinya, dalam kasus penembakan Zetro, KBRI Lima harus ikut mengawal proses investigasi kasus tersebut. sampai tuntas, dan memastikan hak-hak hukumnya sebagai diplomat dapat dipenuhi selama proses investigasi," kata Darmansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9)..
Kedua, Pasal 29 Konvensi Wina mengatur bahwa negara penerima—dalam hal ini Peru—harus memperlakukan diplomat negara sahabat dengan rasa hormat dan mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi mereka dari serangan fisik, kebebasan, dan martabat.
"Kasus penembakan tersebut sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Peru tidak memberi perlindungan terhadap serangan fisik diplomat Indonesia. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Lima harus mendesak Pemerintah Peru untuk untuk mengusut tuntas kasus penembakan itu secara transparan dan terbuka," kata dia.
Ketiga, Pemerintah Peru juga harus mengingat tujuan utama dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara, yaitu untuk meningkatkan persahabatan dan saling pengertian. Semangat menjaga hubungan baik ini harus tercermin dalam cara Peru menyelesaikan masalah yang menimpa Indonesia.
“Sesuai dengan amanat Konvensi Wina, dan dalam upaya menjaga hubungan baik yang sudah terbina selama ini, Indonesia mendesak Pemerintah Peru untuk mengusut tuntas kasus penembakan staf KBRI Lima secara transparan dan terbuka," ujarnya
