Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.(Dok. AP)
PENUTUPAN sebagian besar operasional pemerintah federal dimulai pada Rabu (1/10) pagi, setelah gagal tercapainya kesepakatan antara anggota parlemen dan Presiden Trump. Dalam proses tersebut, kedua pihak lebih banyak saling menyalahkan dalam permainan politik.
Krisis ini bermula pada malam Selasa, ketika dua pemungutan suara di Senat gagal menyetujui RUU yang diajukan oleh Partai Republik, meskipun tiga senator dari Partai Demokrat memilih untuk mendukungnya. Begitu juga, upaya menerima rencana dari Partai Demokrat juga gagal. Tanpa adanya kompromi, pendanaan pemerintah dihentikan.
Ketua Mayoritas Senat, John Barrasso, mengatakan kepada wartawan bahwa pemungutan suara lanjutan mungkin dijadwalkan kapan saja selama akhir pekan. Shutdown ini, yang pertama kali sejak penutupan tujuh minggu di masa jabatan pertama Trump, dimulai tepat pukul 12.01 dini hari waktu Timur (ET) seiring berakhirnya tahun fiskal. Penutupan terakhir terjadi pada 2018-2019 dan menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS.
Akibatnya, badan-badan federal akan mengimplementasikan rencana darurat, yang memaksa ratusan ribu pegawai pemerintah untuk diliburkan sementara hingga situasi deadlock ini diselesaikan. Dampak ekonomi diperkirakan akan segera terasa, mengingat sebagian besar pengeluaran pemerintah dihentikan dan beberapa laporan ekonomi, termasuk data ketenagakerjaan dari Biro Statistik Tenaga Kerja yang dijadwalkan pada hari Jumat, akan tertunda. Meskipun dampak tersebut bisa berkurang jika penutupan segera berakhir, ketidakpastian ekonomi tetap tinggi.
Pada hari Selasa, Presiden Trump juga menyatakan bahwa penutupan pemerintah akan memiliki dampak yang lebih besar, terutama untuk menekan Partai Demokrat, dengan mengatakan, "kita bisa melakukan banyak hal yang tidak dapat diubah selama penutupan." Ia kemudian menambahkan, "penutupan ini juga bisa membawa manfaat, karena kita bisa menghapus banyak hal yang tidak diinginkan."
Penyebab dan Risiko Ekonomi dari Penutupan Pemerintah
Deadlock ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang besar, dengan efek langsung yang sulit diprediksi. Saat ini, pasar fokus pada data yang biasanya dipublikasikan oleh pemerintah, sementara Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) akan "menghentikan operasi sepenuhnya" dan mengurangi stafnya dari 2.055 orang menjadi hanya satu orang penuh waktu.
Salah satu elemen baru yang memperburuk ketidakpastian ekonomi adalah janji dari Gedung Putih untuk mempertimbangkan pemecatan massal pegawai federal jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Trump telah beberapa kali menyatakan bahwa pemecatan massal bisa dilakukan dalam waktu dekat, meskipun rencana darurat pemerintah hanya memberikan informasi terbatas mengenai langkah tersebut.
Analisis Bloomberg terhadap rencana darurat bagi dua pertiga pegawai federal menunjukkan bahwa lebih dari 400.000 pegawai kemungkinan akan dirumahkan sementara. Namun, tidak ada indikasi bahwa pemecatan permanen akan terjadi dalam waktu dekat.
Seperti yang terjadi pada penutupan sebelumnya, pegawai pemerintah, termasuk personel militer, kemungkinan besar tidak akan dibayar meskipun mereka tetap diminta untuk bekerja selama periode ini. Dampak dari penutupan ini kemungkinan akan dirasakan lebih luas, baik dalam bentuk ketidakpastian pasar maupun gangguan operasional pemerintah. (Yahoo Finance/Z-10)
