Dampak shutdown di Pemerintah Amerika Serikat.(Dok. AFP)
PEMERINTAH Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah Partai Republik dan Partai Demokrat gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan anggaran. Akibatnya, sekitar 40% tenaga kerja federal, diperkirakan mencapai 750 ribu orang, harus menjalani cuti tanpa bayaran.
Situasi ini menambah ketegangan politik di Washington. Sejak menjabat, Presiden Donald Trump diketahui telah memangkas ukuran birokrasi nasional secara signifikan, dan kali ini ia diperkirakan akan memanfaatkan kebuntuan anggaran untuk mendorong pemotongan lebih lanjut.
Mengapa Terjadi Shutdown?
Kebuntuan bermula karena kedua partai tidak menemukan titik temu dalam rancangan undang-undang pendanaan pemerintah yang berlaku mulai Oktober. Dalam sistem politik AS, semua cabang pemerintahan harus menyetujui rencana belanja sebelum sah diberlakukan.
Meski Republik menguasai dua kamar Kongres, mereka tidak memiliki 60 suara di Senat untuk meloloskan rancangan anggaran tanpa dukungan Demokrat.
Partai Demokrat bersikeras agar pemerintah memperpanjang subsidi pajak yang membuat asuransi kesehatan lebih terjangkau, serta menolak pemangkasan program Medicaid yang melayani jutaan warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok berpenghasilan rendah.
Sebuah rancangan sementara sebenarnya sempat disahkan di DPR, namun gagal lolos di Senat. Akhirnya, pada Rabu 1 Oktober pukul 00.01 waktu setempat, Amerika Serikat resmi menghadapi shutdown pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir.
Program Bantuan Pangan Terancam
Para ibu berpenghasilan rendah serta anak-anak mereka berpotensi kehilangan akses bantuan pangan dalam waktu dua pekan apabila penutupan pemerintahan Amerika Serikat terus berlanjut. Sebanyak 7 juta penerima manfaat terancam tak mendapat program tersebut.
Asosiasi Nasional WIC memperingatkan dana federal untuk program Women, Infants, and Children (WIC) dapat habis dalam satu hingga dua minggu jika Kongres tidak segera menyetujui tambahan anggaran. Program yang selama ini melayani hampir 7 juta penerima dan dikenal mendapat dukungan lintas partai itu kini ikut terjebak dalam kebuntuan politik.
Layanan Publik Terhenti?
Tidak semua layanan pemerintah berhenti. Sektor esensial seperti perlindungan perbatasan, penegakan hukum, pelayanan medis di rumah sakit, pengendali lalu lintas udara, hingga agen Imigrasi dan Bea Cukai tetap beroperasi, meski banyak pegawainya tidak menerima gaji selama masa shutdown.
Program seperti jaminan sosial dan Medicare tetap menyalurkan pembayaran, namun verifikasi manfaat dan penerbitan kartu baru bisa terhambat. Sebaliknya, pegawai yang dianggap non-esensial diwajibkan cuti tanpa bayaran, sementara kontraktor pemerintah juga kehilangan pekerjaan untuk sementara.
Sejumlah layanan publik lain terancam berhenti, termasuk program bantuan pangan, sekolah pra-K yang didanai federal, serta museum nasional seperti Smithsonian. Badan kesehatan seperti CDC dan NIH juga memulangkan banyak pegawai, yang berdampak pada riset-riset penting.
National Park Service diperkirakan tetap membuka taman nasional, namun dengan minim staf, risiko kerusakan fasilitas publik dan vandalisme dikhawatirkan meningkat. Selain itu, industri penerbangan memperingatkan potensi penundaan perjalanan karena berkurangnya efisiensi sistem penerbangan. Proses paspor juga berpotensi melambat.
Namun, beberapa sektor tetap aman. Layanan pos tetap berjalan karena tidak bergantung pada pendanaan Kongres, sementara dana beasiswa dan pinjaman mahasiswa relatif tidak terdampak karena biasanya sudah dialokasikan pada musim panas.
Gaji Anggota Kongres Masih Mengalir
Di tengah kondisi ini, anggota Kongres tetap menerima gaji penuh. Tradisi tersebut menuai kritik dari sejumlah politisi karena dinilai tidak adil, mengingat ratusan ribu pegawai federal justru tidak digaji selama masa shutdown.
Berapa Lama Shutdown Akan Berlangsung?
Durasi shutdown masih sulit diprediksi. Situasi bergantung pada apakah kedua partai bersedia mencapai kompromi. Partai Republik bisa saja mengalah dengan memperpanjang subsidi kesehatan yang diminta Demokrat, atau sebaliknya, Demokrat menurunkan tuntutan jika gangguan semakin meluas.
Namun hingga kini, pemerintahan Trump tetap bersikeras dan menolak memberi konsesi besar. Pihak Gedung Putih berpendapat bahwa Demokrat akan menanggung beban kritik publik karena tuntutan mereka dianggap sebagai pemicu kebuntuan.
Di sisi lain, Demokrat meyakini perjuangan mereka untuk menjaga biaya kesehatan tetap terjangkau justru mendapat dukungan luas dari masyarakat. (Z-10)
