Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.(Dok. MI/Susanto)
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus disiplin ketika menjalankan seluruh rantai produksi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Cak Imin memberikan peringatan kepada seluruh pengelola SPPG agar tidak mencari celah untuk keuntungan pribadi dan mencelakakan penerima manfaat.
“Kepada SPPG, dapur-dapur harus disiplin. Jangan memanfaatkan celah yang merugikan konsumen. Ini program raksasa yang akan dicatat dalam sejarah sebagai gerakan penanggulangan kualitas gizi anak dan melawan stunting. Mari kita dukung bareng-bareng,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10).
Lebih lanjut, ia menyatakan MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak sekolah. Terlebih, banyak anak-anak sekolah di Indonesia yang kini kerap mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi.
“Program ini cara cepat dan paling pokok untuk mengatasi gizi buruk. Tapi saya ingatkan, jangan sampai makanan bergizi gratis justru dijadikan sumber micin. Ketergantungan anak-anak kita pada snack instan bermicin dan MSG harus dikurangi, karena itu merusak selera makan,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Cak Imin melakukan kunjungan ke Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan operasional SPPG berjalan sesuai standar higienis. Ia menilai dapur SPPG Babau di kecamatan Kupang Timur dapat menjadi contoh.
“Dapur SPPG di sini sangat membanggakan. Semua pekerja senang, siswa penerima manfaat senang, pemilik dapur senang. Jadwal produksinya pun disiplin, mulai jam 1 siang persiapan kebersihan, jam 2 dini hari memasak, jam 6 pagi makanan siap, dan jam 9 pagi sudah terdistribusi. Ini yang harus ditiru di tempat lain,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menuturkan keberadaan SPPG juga harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan dengan melibatkan UMKM lokal dalam rantai produksi.
“Kita ingin MBG ini bukan hanya soal gizi, tapi juga menggerakkan masyarakat agar produktif. Masyarakat bisa terlibat dalam penyediaan bahan baku, koperasi, UMKM, semuanya harus dititipkan dalam ekosistem MBG,” pungkasnya. (H-3)
