Ilustrasi(Dok ist)
BUSINESS and Professional Women (BPW) Indonesia dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama strategi dalam pemberdayaan perempuan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Penandatanganan berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI, Jakarta,Selasa ( 30/9).
Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara BPW Indonesia dan KemenHAM yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 8 September 2025. Melalui kerja sama ini, kedua pihak sepakat memperkuat sinergi dalam mendorong peran aktif perempuan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam isu-isu HAM, ekonomi, dan diplomasi global.
Dari pihak KemenHAM, hadir Plt Dirjen Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI,Aditya Sarsito Sukarsono, Direktur Gianto, dan perwakilan yang mendukung terjalinnya kolaborasi strategis ini. Sementara itu, dari pihak BPW Indonesia dipimpin Presiden BPW Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo didampingi Hetty Andika.
Dalam keterangannya resmi, Giwo Rubianto mengutarakan kolaborasi ini mencerminkan keselarasan antara agenda BPW Indonesia dan prioritas pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM. Dengan menggandeng KemenHAM sebagai mitra strategis, BPW Indonesia berharap dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan, memperkuat advokasi di berbagai level, serta menghadirkan inisiatif konkrit yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian HAM terhadap inisiatif BPW Indonesia. Kerja sama ini bukan hanya sebuah bentuk komitmen bersama, juga langkah nyata untuk memperluas dampak dan membuka strategi ruang kolaborasi bagi perempuan Indonesia,” ungkap Giwo Rubianto.
Dikatakan sebagai organisasi perempuan yang memiliki jejaring internasional, BPW Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Jejaring global ini menyatukan pengusaha, profesional, dan pekerja sosial perempuan dalam satu wadah, membuka peluang besar untuk diplomasi internasional dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam dua tahun terakhir, BPW Indonesia juga menerima The Most Outstanding Country Award dalam Konferensi Regional BPW Asia Pasifik di Putrajaya, Malaysia, sebagai pengakuan atas kontribusi dan inovasinya.
Giwo yang juga mantan Ketua Umum Kowani menegaskan BPW Indonesia menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergi strategi dengan pemerintah. Melalui kemitraan ini, kedua pihak berkomitmen untuk terus mengembangkan program dan inisiatif bersama yang dapat memperkuat kapasitas, peran, dan kepemimpinan perempuan Indonesia di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun global.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan serta memperkuat Indonesia dalam diplomasi HAM di kancah posisi internasional," pungkas Giwo.( H-2)
