2 hours ago
2
(Mi/Hendri Kremer)
BADAN Pengusahaan (BP) Batam menyepakati pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp2,44 triliun bersama Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I, Jakarta.
Kesepakatan itu merujuk pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas tertanggal 24 Juli 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Dia menekankan bahwa anggaran yang disetujui diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan nasional Asta Cita dan mendorong percepatan pembangunan Batam.
“Dana ini harus berfungsi untuk memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, fokus utama penggunaan anggaran 2026 ialah pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan perbaikan layanan kesehatan. Dari jumlah itu, Rp2,88 triliun dana Rupiah Murni diproyeksikan untuk memperkuat jaringan konektivitas darat, laut, udara, serta menjaga kelestarian lingkungan di KPBPB.
“Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan, Batam harus dibangun dari infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi berjalan dan kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan,” ujarnya.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan Komisi VI DPR RI terhadap pengelolaan anggaran tahun 2026, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan BP Batam merupakan fondasi penting dalam memastikan setiap program pembangunan dapat dijalankan secara terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menilai, dukungan politik dan pengawasan dari Komisi VI DPR RI bukan sekadar persetujuan teknis terhadap alokasi anggaran, tetapi juga bentuk kepercayaan sekaligus mandat moral bagi BP Batam untuk bekerja lebih keras, lebih transparan, dan lebih inovatif dalam merancang serta melaksanakan kebijakan pembangunan. Dengan dukungan tersebut, lanjut Amsakar, BP Batam semakin termotivasi untuk menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi yang inklusif, modern, dan berdaya saing global, melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengelolaan kawasan perdagangan serta pelabuhan bebas yang lebih terintegrasi.
"Visi besar itu diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Batam sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sehingga Batam mampu menjadi contoh model pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan berorientasi pada masa depan," tambahnya. (H-1)
