3 hours ago
1
Ilustrasi.(Antara Foto)
BADAN Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu adanya 5 ribu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut fiktif. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan dugaan tersebut muncul dari usulan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memang sudah terdaftar dalam portal mitra, tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembangunan.
"Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG," kata Sony dalam keterangannya, Selasa (23/9).
Dia menjelaskan, setiap usulan dapur SPPG wajib melewati sejumlah tahap, mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Apabila progres pembangunan nol persen, sistem akan otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.
"Saat ini BGN telah melakukan langkah review terhadap usulan dengan status proses persiapan namun progres pembangunannya nol persen. Usulan titik-titik SPPG tersebut dikembalikan statusnya oleh sistem ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan," ujar Sony.
Dana MBG tidak mungkin dicairkan tanpa mekanisme resmi karena pencairan hanya bisa dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
"Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN kepada virtual account di mana pencairannya hanya bisa dilakukan apabila perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG approver masing-masing telah memiliki username dan password," jelas dia.
"Tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan (maker) dan persetujuan (approval) dari Kepala SPPG maka sangat tidak mungkin satu rupiah pun anggaran MBG akan keluar dari virtual account," lanjut Sony.
Sony menyebut, hingga kini, BGN menerima 3.520 komplain. Dari jumlah itu, 3.470 sudah direspons dan 1.942 mitra telah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat mengatakan bahwa BGN berkomitmen menjaga keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran.
"Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG," ucap Hida. (H-4)
